Sanitasi Kota, Tantangan Kesehatan Lingkungan

1

“Tuntaskan Strategi, Siapkan Investasi di Sektor Sanitasi Secara Holistik”

tema City Sanitation Summit X, di Banda Aceh, 30 Mei 2011

Faktanya, kondisi sanitasi Indonesia memang masih buruk. Layanan air limbah domestik baru mencakup 51,9% penduduk (2010). Kita cuma lebih baik dari Laos dan Timor Leste di Asia Tenggara. Masih 70 juta penduduk buang air besar sembarangan. Artinya setiap hari ada 14.000 ton tinja (setara berat 4.500 gajah) dan 176.000 m3 air seni (setara 70 kolam renang ukuran olimpiade) yang mencemari lingkungan. Bakteri e-coli dijumpai di 75% air sumur dangkal perkotaan. Tidak heran jika kasus diare saat ini masih mencapai 411 per 1.000 penduduk.

Fakta juga mengatakan, selama 1970-1999, total investasi pemerintah pusat dan daerah untuk sanitasi hanya 200 rupiah per kapita per tahun. Angka ini memang meningkat selama 2000 – 2004 menjadi 2000 rupiah. Selama 5 tahun terakhir ini investasi sanitasi per kapita ini terus ditingkatkan menjadi 5000 rupiah per tahun. Sayangnya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal sekitar 47.000 rupiah per kapita per tahun (studi Bappenas, 2008).

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Pokja AMPL Nasional yang merupakan bentuk sinergi lintas sektoral dari 8 kementerian, meluncurkan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Dalam kesempatan peluncuran program yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, memberikan arahan bahwa “pemerintah bertekad untuk mempercepat pelaksanaan upaya meningkatkan akses sanitasi, sehingga masyarakat bisa mengakses sanitasi dasar yang layak”. Berbagai upaya penguatan sinergi kemudian terus diupayakan, termasuk koordinasi bersama kabupaten/kota serta provinsi.

Sebagai salah satu upaya penguatan sinergi tersebut, AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi) dengan didukung oleh Pokja AMPL Nasional, kembali menyelenggarakan City Sanitation Summit yang kesepuluh kalinya, atau disingkat ‘CSS X’. Tuan Rumah Banda Aceh telah menetapkan sub-tema CSS X: “Tuntaskan Strategi, Siapkan Investasi di Sektor Sanitasi Secara Holistik”. Sub-tema tersebut diharapkan dapat memperkuat tema besar CSS yang dilakukan sepanjang 2011, yaitu: “Bertekad Mewujudkan Pencapaian Program Pembangunan Sanitasi Permukiman”.

Kegiatan yang dihadiri oleh Walikota Banda Aceh, Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng.Sc., dan Sekretaris AKKOPSI, Capt. Josrizal Zain, SE. MM., merupakan pertemuan puncak sebagai wujud deklarasi penguatan tekad bagi pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah. Ini menunjukkan bukti semakin kuatnya kesadaran kabupaten/kota di Indonesia tentang pentingnya pembangunan sanitasi permukiman. Selain itu, dalam sambutan pembukaannya, Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Dadang Soemantri, menambahkan bahwa hal ini juga semakin disadari adanya pendekatan tentang pembangunan sanitasi pro rakyat, yang pro pengentasan kemiskinan.

Dadang juga menegaskan bahwa rangkaian kegiatan ini sudah pasti harus diikuti dengan langkah konkret dalam bentuk penetapan kebijakan, penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan secara nyata di lapangan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

Untuk berbagai ulasan lebih rinci seputar hal yang terkait dengan Pokja AMPL Nasional, AKKOPSI, PPSP, maupun berbagai isu dan kebijakan pembangunan sanitasi di Indonesia, dapat diakses di: www.sanitasi.or.id.

Bagikan.

Tentang Penulis

Redaksi Sehat Negeriku

1 Komentar

  1. ada 70juta penduduk setara 17 juta keluarga yangbelum punya jamban. PU membuat program jamban komunal, yanglain belum melakukan aksi. thn 2012 ini dibangun 1300 jamban komunasl @ 350 juta untuk 100keluarga. maka bila tiap thn 1000 jamban dibuat maka diperlukan 17.000.000/100.000 = diperlukan 170 tahun untuk membaut semua punya jamban. KAMI KENALKAN MODEL KATAJAGA, (KOTA/KAB TOTALJAMBAN KELAURGA). dengan stimulan cuma kloset, semen, pasir dan splits (180.000). dierlukan langkah terobosan, hany diperlukan 30 juta tiap desa dan membut se desa sama dengan se kab atau provisi krn yang membuat adalah kelaurga, bukan pemborong. silakan lihat pilotkami. dan web kami. maaf bukan ada tujuan lain kecuali untuk rakyat kita.

Tinggalkan Balasan