Enam Negara GHSA Bahas Pengembangan Health Security Assessment Tool

0

Sebanyak 6 negara anggota GHSA yaitu Finlandia, Korea, Arab Saudi, Amerika Serikat, India, serta delegasi WHO, FAO, dan dari Bank Dunia (World Bank), berkumpul di Bali untuk membahas Pengembangan Health Assesment Tools.

Menkes Nila F. Moeloek dalam sambutaannya saat membuka acara Pertemuan GHSA Steering Group dan Gugus Tugas Teknis Pengembangan Health Security Asessment Tool di Bali, Rabu (14/12), menegaskan bahwa dunia telah mengalami kejadian yang tidak biasa terkait dengan penyakit menular, seperti Ebola, Mers-Cov dan sekarang Zika. Kondisi ini menimbulkan ancaman keamanan kesehatan global.

Beberapa dari wabah tersebut menyebabkan kerugian yang besar; dalam aspek kehidupan masyarakat serta aspek sosial ekonomi, sehingga berdampak keamanan nasional dan global. Beberapa penyakit ini menyebar dengan cepat di seluruh perbatasan antara lain karena kapasitas tidak cukup untuk mencegah, mendeteksi, dan respon oleh sebagian besar negar termasuk yang terkena dampak. Oleh Karena itu, diperlukan pengembangan alat penilai jaminan kesehatan dalam rangka menyediakan jaminan kesehatan yang efektif.

Menurut Menkes di bawah kolaborasi GHSA, komitmen bersama untuk membangun dunia yang aman dan terjamin dari ancaman kesehatan telah membuat beberapa kemajuan penting. Pada awal dibentuknya GHSA dipimpin oleh Amerika Serikat pada tahun 2014, bergantian kepada Pemerintah Finlandia pada tahun 2015 dan Pemerintah Indonesia pada tahun 2016. Pada awal tahun ini salah satu pencapaian penting yang didapat adalah pengembangan Joint External Evaluation (JEE) Tool oleh World Health Organization (WHO).

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak atas kerja kerasnya dan Komitmen tanpa akhir. Semua itu telah membawa kita sampai pada saat ini”, ujar Menkes.

Penilaian JEE dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesenjangan negara dan memungkinkan negara-negara untuk memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dalam sistem jaminan kesehatan mereka untuk menjadi lebih siap dalam menghadapi ancaman pandemi Kesehatan.

Health Security Financing Assessment Tool

Pertemuan GHSA juga ditandai dengan dimulainya kerja sama yang difasilitasi Bank dunia dalam penyusunan kerangka kerjasama Health Security Financing Assessment Tool (HSFAT) dengan 4 negara antara lain Indonesia, Kamboja, Laos, dan Myanmar. HSFAT sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi kendala kritis dan kesempatan untuk membangun sistem pembiayaan yang mampu mempercepat dan perkembangan yang berkelanjutan menuju jaminan kesehatan yang efektif.

Kerangka dari HSFAT sendiri dibangun berdasarkan protokol JEE yang menggabungkan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan 11 Paket Aksi GHSA dengan tujuan untuk mencegah, melindungi, mengkontrol dan memberikan pelayanan kesehatan sebagai respon dalam menghadapi penyakit yang menyebar secara internasional dengan cara yang memadai dan hanya terbatas kepada kesehatan masyarakat.

The HSFAT ini terdiri dalam empat bagian antara lain; Pengaturan Jaminan Kesehatan; Pembiayaan untuk Jaminan Kesehatan; Pembiayaan untuk Pencegahan dan Deteksi; dan Pembiayaan untuk Respon dan Pemulihan. Diharapkan dengan pertemuan ini para anggota yang terlibat dapat menyepakati metodologi dan proses dalam menyusun draft HSFAT.

“Kami mengambil catatan penting bahwa pentingnya HSFAT adalah untuk mengidentifikasi kendala penting  dan melihat peluang untuk membangun sistem pembiayaan kesehatan, yang akan mempercepat kemajuan menuju Universal Health Coverage (UHC)”, kata Menkes.

Menkes juga mengingatkan untuk meningkat kerjasama multi sektor seperti ditingkat pemerintahan, organisasi non-pemerintah, dan swasta karena untuk mencapai jaminan kesehatan tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja tetapi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021)5223002, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.

Bagikan.

Tentang Penulis

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik melalui media massa dan opini publik, pelayanan informasi publik serta hubungan antar lembaga.

Tinggalkan Balasan