Puskemas Ujung Tombak Kesehatan Masyarakat

0

 

 

Jakarta, 15 Maret 2017

Puskesmas menjadi ujung tombak dalam mewujudkan Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga. Melihat data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), anggaran banyak terserap untuk menangani penyakit katastropik seperti penyakit jantung koroner, gagal ginjal kronik, kanker serta stroke.

“Untuk mengatasi penyakit katastropik kita perlu menggeser ke hulunya, yaitu pendekatan promotif dan preventif,” tutur Menteri Kesehatan RI, Prof. dr Nila Juwita Farid Moeloek, Sp.M (K) dalam sambutannya di Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) DKI Jakarta tahun 2017 di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, Rabu (15/3).

Menurut Menkes, dalam mewujudkannya, Puskemas perlu melakukan skrining dan senantiasa menjaga masyarakat agar menjadi masyarakat yang sehat dengan melakukan deteksi secara lebih dini. Tentunya di dalam Puskesmas tersedia dokter yang memahami betul mengenai penyakit-penyakit serta pengobatannya. Sehingga meminimalisir untuk rujukan lebih lanjut.

“Saya berharap, Puskesmas dan Rumah Sakit sepi akan orang berobat tetapi ramai dengan masyarakat yang check up dan kontrol kesehatan,” imbau Menteri Kesehatan RI.
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan Pendekatan Keluarga melalui program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) yang dicanangkan sejak Mei 2015.

“KPLDH merupakan sebuah program layanan kesehatan yang mengembalikan pola pikir masyarakat menjadi promotif dan preventif,” ungkap dr. R. Koesmedi Priharto, Sp.OT.,M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam laporannya di Rakerkesda DKI Jakarta Tahun 2017.

Program KPLDH ini telah dilakukan oleh Puskesmas-Puskesmas yang terdapat di DKI Jakarta untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan di wilayahnya.
Terdapat 481 tim KPLDH yang dibentuk Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari satu dokter, satu perawat dan satu bidan. Setiap tim bertanggung jawab atas 5.000 jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menuturkan tim KPLDH melakukan intervensi langsung di lapangan agar masalah kesehatan yang terjadi dalam keluarga bisa tuntas dan teratasi.

KPLDH diawali dengan pendataan keluarga setiap rumah berdasarkan 12 indikator keluarga sehat, data dasar wisma, data KB serta data riskesda. Selain itu juga pemenuhan hak dasar. Kemudian tim KPLDH memantau status kesehatan keluarga serta mengevaluasi hasilnya.

Tentunya tim KPLDH selalu menghimbau dan mengingatkan masyarakat akan kewajiban penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.

Lintas Sektor GERMAS

Untuk mendukung upaya pembangunan kesehatan secara menyeluruh maka peran lintas sektor baik pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Peran lintas sektor ini didukung dengan ditetapkannya Instruksi Presiden No. 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Menteri Kesehatan RI menyampaikan bahwa GERMAS bisa dimulai dengan diri sendiri dan keluarga dengan beberapa kegiatan seperti melakukan aktivitas fisik selama 30 menit, mengonsumsi buah dan sayur serta memeriksa kesehatan secara rutin.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta turut memfokuskan penguatan program kesehatan lingkungan dengan lintas sektor sebagai implementeasi GERMAS. Selain itu juga merancang program ‘Jakarta Emas’ dalam menghadapi bonus demografi 2025 -2035 sebagai fokus utamanya.

Rakerkesda DKI Jakarta tahun 2017 ini melibatkan berbagai elemen seperti Dewan Pengawas Rumah Sakit, SKPD, Organiasi Profesi, Akademisi, LSM Kesehatan, Rumah Sakit Vertikal, Asosiasi Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum Daerah DKI Jakarta serta UPT Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ‘Halo Kemkes’ melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat emailkontak@kemkes.go.id.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013

Bagikan.

Tentang Penulis

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik melalui media massa dan opini publik, pelayanan informasi publik serta hubungan antar lembaga.

Tinggalkan Balasan