Puskesmas Terapkan PIS-PK, Masyarakat tidak Perlu Berobat ke RS

0

Sesjen Kemenkes dr. Untung Suseno Sutarjo mengatakan perlunya penguatan layanan Puskesmas agar masalah kesehatan masyarakat tidak sampai ditangani oleh rumah sakit. Hal ini ditegaskannya saat meninjau implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Puskesmas Gunung Sari, NTB, Jumat (14/7).

“Jadi filosofi PIS-PK itu kesehatan yang harus diperkuat ada di pelayanan primer, yaitu Puskesmas. Sehingga kalau Puskesmas kuat (pelayanannya)nmasyarakat tidak usah ke rumah sakit jika jatuh sakit,” kata Sesjen.

Layanan kesehatan di tingkat primer harus kuat dari segi sarana prasarana. Karena, lanjut Sesjen, Puskesmas itu meluaskan pelayanan, tidak hanya bekerja di dalam ruangan.

“Puskesmas harus meluaskan pelayanannya. Melalaui PIS-PK ini, layanan kesehatan dilakukan dengan mendatangi setiap rumah-rumah masyarakat. Aksesnya kita dekatkan,” tambah Sesjen.

Sesjen mengapresiasi penerapan PIS-PK di Puskesmas Gunung Sari dan diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan lebih bermutu.

Dengan diterapkannya PIS-PK, Puskesmas Gunung Sari dapat mengetahui beberapa masalah kesehatan yang tak diduga sebelumnya. Setelah diketahui itu, nantinya akan ditindak lanjut dengan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal.
Masalah kesehatan yang ditemukan di antaranya TB Paru, hipertensi karena tidak teratur minum obat, masalah gangguan jiwa dan tidak berobat dengan teratur, serta masalah jamban.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email HYPERLINK “mailto:kontak@kemkes.go.id” kontak@kemkes.go.id.

Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat

drg. Oscar Primadi, MPH
NIP. 196110201988031013

Bagikan.

Tentang Penulis

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik melalui media massa dan opini publik, pelayanan informasi publik serta hubungan antar lembaga.

Tinggalkan Balasan