Sesjen: Pesan Perubahan Bapak Presiden di Bidang Kesehatan Harus Jadi Perhatian

0

Jakarta, 1 Maret 2017

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dr. Untung Suseno Sutajo, M.Kes, berpesan agar “pesan perubahan” yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2017 perlu menjadi perhatian utama seluruh stakeholder di bidang  kesehatan. Hal ini disampaikan saat membacakan sambutan penutupan kegiatan Rakerkesnas 2017 yang rangkaian kegiatannya berlangsung sejak 26 Maret 2017. Penutupan kegiatan  diselenggarakan di Birawa Assembly Hall Bidakara Jakarta, Kamis (1/3).

Menurutnya, pesan perubahan yang disampaikan Presiden Jokowi pada dasarnya merupakan sebuah tantangan bagi semua untuk melaksanakan konsep paradigma baru terhadap pergeseran nilai dan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan yang semula diukur dari keberhasilan peningkatan upaya pelayanan pasien yang sakit di RS dan Puskesmas dengan jumlah dan variasi jenis penyakit yang semakin meningkat, namun saat ini lebih diarahkan pada upaya promotif dan preventif dengan ukuran keberhasilan dalam menjaga masyarakat agar selalu sehat.

“Bapak Presiden dengan sangat tegas mengintruksikan kepada seluruh jajaran sektor kesehatan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota”, tuturnya.

Lebih lanjut, Sesjen Kemenkes RI menjabarkan pesan perubahan Presiden di bidang kesehatan tersebut, antara lain:

  • Mengedepankan upaya promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat agar terhindar dari resiko penyakit, tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan upaya rehabilitatif. Utamanya pencegahan terhadap penyakit-penyakit degeneratif (misalnya hipertensi) serta penyakit menular yang saat ini mengalami peningkatan kasus yang sangat berarti, diantaranya adalah demam berdarah dan tuberkulosis.
  • Menggerakkan peran aktif seluruh tenaga kesehatan untuk mulai merevolusi mental dan merestorasi peran diri guna meningkatkan kinerja. Dari pola kerja lama yang biasa menjadi luar biasa, dari budaya kerja pasif menjadi pro aktif mendatangi rumah-rumah guna melakukan deteksi dini permasalahan kesehatan di setiap keluarga, serta memberikan pemahaman kepada setiap individu tentang gaya hidup sehat. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kehadiran negara sebagai pelayan kesehatan masyarakat dalam satu gerakan bersama yang disebut sebagai Gerakan Mayarakat Untuk Hidup Sehat (GERMAS) melalui pendekatan keluarga.
  • Melibatkan peran dan kerja sama lintas sektor dalam melakukan perubahan di bidang kesehatan, karena sektor kesehatan tidak dapat bekerja sendirian, di antaranya: sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung penyediaan infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi lingkungan; sektor pertanian dalam segi ketahanan pangan; bahkan sektor sosial, politik, ekonomi, dan budaya juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan kesehatan.
  • Mengerahkan seluruh tenaga dan fokus agar pada tahun 2030, Indonesia dapat mencapai puncak mayoritas penduduk usia produktif atau lebih dikenal dengan bonus demografi. Diharapkan pada saat itu, sumber daya manusia Indonesia yang ada merupakan generasi yang unggul di setiap bidang, sehat jasmani dan rohani. Untuk itu, kecukupan dan kesinambungan asupan gizi sejak masa kehamilan, usia bayi dan anak sangat penting dalam menentukan kualitasnya.

“Jadilah agen-agen perubahan paradigma sehat yang mengarusutamakan kepada upaya promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan untuk mewujudkan Indonesia yang sehat melalui pendekatan keluarga dan GERMAS dengan keterlibatan lintas sektor yang luas”, tandas dr. Untung.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.

Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat

drg. Oscar Primadi, MPH

Bagikan.

Tentang Penulis

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik melalui media massa dan opini publik, pelayanan informasi publik serta hubungan antar lembaga.

Tinggalkan Balasan