FAQ

Pemanfaatan dana BOK di Puskesmas adalah untuk operasional upaya pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas yang meliputi:

  • Transport Lokal
    • Membiayai perjalanan petugas kesehatan melakukan kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung
    • Membiayai perjalanan kader kesehatan termasuk dukun bersalin membantu petugas kesehatan dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung
    • Membiayai perjalanan peserta rapat Lokakarya mini, Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
    • Membiayai perjalanan petugas kesehatan untuk mengha-diri rapat-rapat, konsultasi/koordinasi dan kegiatan lain yang terkait dengan BOK ke kabupaten/kota
    • Membiayai perjalanan kader kesehatan termasuk dukun bersalin untuk menghadiri kegiatan refreshing/penyegaran kader Kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya. Besaran biaya transport lokal yang dibiayai adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di kabupaten/kota tersebut. Pada kondisi tertentu, daerah dapat membayar biaya transport lokal berdasar at cost, sesuai dengan besaran biaya transport lokal yang dikeluarkan, termasuk sewa sarana transport bila diperlukan, karena tidak ada sarana transport regular dengan bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik/penyedia jasa transportasi
  • Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota (dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013)Untuk petugas kesehatan yang dalam melaksanakan upaya kesehatan atau menghadiri kegiatan rapat/ pertemuan/konsultasi yang terkait dengan BOK dalam Kabupaten/Kota karena kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam dan bisa ditempuh dengan pulang pergi tanpa menginap, dapat dibayarkan biaya transport lokal dan uang harian sebesar 75% dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri per harinya.
  • Pembelian/Belanja Barang
    • Membiayai pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung, yang meliputi:
      • Pembelian bahan PMT penyuluhan/pemulihan
      • Pembelian konsumsi rapat, penyuluhan, refreshing
      • Pencetakan/penggandaan/penyediaan bahan untuk penyuluhan kepada masyarakat
    • Membiayai pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan manajemen Puskesmas, manajemen pengelolaan keuangan BOK, SMD, MMD, yang meliputi:
      • Pembelian alat tulis/kantor untuk kegiatan pendukung BOK
      • Biaya administrasi perbankan, apabila sesuai ketentuan bank setempat, memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan menutup rekening bank Puskesmas, maka dapat menggunakan dana BOK dari kegiatan belanja barang penunjang
      • Pembelian materai
      • Penggandaan/fotokopi laporan
      • Pengiriman surat/laporan
      • Pembelian konsumsi rapat
Tag: BOK

Syarat mendapatkan SIMRS GOS:
1. RS sudah mempunyai infrastruktur IT (Jaringan, Komputer dan Server)
2. RS Mempunyai minimal 1 orang SDM IT (programmer)

Alur mendapatkan SIMRS GOS:
1. Mengajukan permohonan penggunaan SIMRS GOS kepada Sesditjen Pelayanan Kesehatan
2. Pengisian self assessment kesiapan infrastruktur dan SDM RS
3. Pemberian surat izin penggunaan oleh Sesditjen Pelayanan Kesehatan
4. Penyerahan dan training SIMRS GOS kepada RS
5. Perawatan dan pengembangan SIMRS dilakukan oleh RS masing-masing (internal RS atau pihak ketiga)

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi SubbagInformasi dan Evaluasi PI Yankes

email      :     infomonev.yankes@gmail.com

Telepon  :     0215261813 (fax)

021 5201590 ext 1303

Untuk dapat memperoleh informasi jamkesmas silahkan buka alamat situs www.ppjk.depkes.go.id

Sehat Negeriku adalah kanal berbagi informasi tentang kegiatan Kementerian Kesehatan, baik berupa rilis yang dikeluarkan Kemenkes, dokumentasi foto dan video, maupun tulisan ringan seputar info-info kesehatan.

Zona Integritas adalah wilayah yang ada di Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah di Pusat/Daerah yang dikembangkan sebagai wujud penerapan usaha-usaha nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan peningkatan kualitas sistem kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka penguatan komitmen antikorupsi.

Daerah bermasalah Kesehatan Khusus adalah kabupaten atau kota yang mempunyai masalah khusus seperti terkait dengan :

  • Geografi, yaitu daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan
  • Sosial budaya, yaitu tradisi atau adat kebiasaan yang mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan
  • Penyakit tertentu yang spesifik di daerah tersebut

Frequently Asked Questions (FAQ) Sehat Negeriku adalah daftar kumpulan pertanyaan dan jawaban yang sering di pertanyakan tentang berbagai hal.

BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan.

Seseorang yang melaporkan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Secara teknis kedua kebijakan tersebut dilengkapi dengan berbagai pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 s.d 15 Tahun 2011.