Jakarta, 28 Februari 2017
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, didampingi Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek, membuka secara resmi kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2017 di Birawa Assembly Hall Bidakara Jakarta, Selasa pagi (28/2). Kegiatan yang dihadiri lebih dari 1.787 peserta dari Pusat dan Daerah, mengangkat tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pendekatan Keluarga untuk Mewujudkan Indonesia Sehat”. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyaksikan pencanangan Pembangunan 124 Puskesmas di Perbatasan dan Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).
Sebagai wujud kehadiran negara dalam peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, pertengahan Januari lalu, Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Penempatan peserta WKDS diprioritaskan bagi lulusan pendidikan program dokter spesialis obstetri dan gynekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anastesiologi dan terapi intensif. Pada angkatan pertama, akan ditempatkan 71 orang dokter spesialis di 63 rumah sakit di 61 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi.
Secara simbolis, Menteri Kesehatan memberikan stetoskop kepada 5 orang dokter spesialis peserta WKDS, yaitu: 1) dr Dwi Indah Cahyani, Sp.A , penempatan RSUD Kota Madiun Jawa Timur; 2) dr Hendra Hendrizal, Sp. B, penempatan RSUD Arosuka Solok Sumatera Barat; 3) dr Bram Mustiko Utomo, Sp.OG, penempatan RSUD H. Andi Abdurahman Tanah Bumbu Kalimantan Selatan; 4) dr Prasetyo Kirmawanto, Sp.PD, penempatan RSUD Kabupaten Nunukan Kalimantan Selatan; dan 5) dr Nur Hajria Brahmi, Sp.An, penempatan RSUD Datu Sanggul Rantau Kab. Tapin Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan itu juga dicanangkan Pembangunan 124 Puskesmas di Perbatasan dalam rangka penguatan layanan kesehatan melalui peningkatan fasilitas sekaligus mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemberian maket pembangunan Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boevendigul, Papua dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Selatan.
“Kementerian Kesehatan terus berupaya menyehatkan Indonesia melalui berbagai program prioritas unggulan program kesehatan”, tutur Menkes.
Program Indonesia Sehat merupakan upaya untuk menyadarkan masyarakat Indonesia untuk berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Program Indonesia Sehat memiliki tiga pilar, yakni: 1) Mengubah mindset masyarakat untuk berparadigma sehat melalui peran lintas sektor dalam menyukseskan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) melalui pendekatan keluarga; 2) Penguatan pelayanan kesehatan; dan 3) perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui jaminan kesehatan nasional (JKN).
Data BPJS Kesehatan, sampai dengan Desember 2016 tercatat jumlah peserta JKN sebesar 171.939.254 juta jiwa atau lebih kurang 67% dari total penduduk di tahun 2016 sebesar 256.511.495 jiwa. Perkembangan lain yang cukup menggembirakan semakin banyak fasilitas kesehatan yang ikut dalam program JKN.
“Tentunya penambahan cakupan kepesertaan ini harus di ikuti dengan pemenuhan supply side baik sarana prasarana maupun SDM kesehatan”, ungkap Menkes.
Penguatan infrakstruktur dilakukan dengan membangun menambah jumlah Puskemas sebanyak 124 unit di perbatasan dan pengembangan 362 Puskesmas di daerah tertinggal. Sedangkan di level rumah sakit telah dikembangkan 104 RS Rujukan Regional, pembangunan 23 RS Pratama, serta penguatan 4 RS Umum Daerah Rujukan Nasional yaitu RS Sutomo, Sudarso Pontianak, RSUD Wahab Syahrani Samarinda, dan RSUD Dok II Jayapura.
“Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dilakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan agar pemanfaatan kartu indonesia sehat lebih maksimal”, kata Menkes.
Selain itu, upaya pemenuhan tenaga kesehatan dilakukan terobosan dengan program Nusantara Sehat untuk akselerasi program kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta program preventif dan promotif. Penempatan tim nusantara sehat di 124 Puskesmas (tahun 2015), 131 Puskesmas (2016), dan 188 Puskesmas (2017).
“Seluruh yang hadir di ruangan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas kebijakan Bapak yang telah mengangkat 39.090 orang dokter, dokter gigi dan bidan PTT menjadi CPNS di lingkungan daerah”, kata Menkes.
Pada awal tahun 2017, upaya pemenuhan SDM Kesehatan diperkuat dengan adanya kebijakan baru yakni Wjaib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) mewajibkan seluruh lulusan baru dokter spesialis untuk ditempatkan di RS prioritas daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, RS Rujukan Regional, dan atau RS Provinsi.
“Terobosan ini penting untuk menutup disparitas sebaran dokter spesialis di antara provinsi di Indonesia”, imbuh Menkes.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, dan email kontak@depkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakatdrg. Oscar Primadi, MPH
