Wamena, 31 Juli 2017
Menjadi basis pemerintahan daerah di wilayah kaki Pegunungan Jayawijaya membuat pemimpin daerah melecut pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Diharapkan setiap kepala daerah yang merasa masyarakatnya sering ke Wamena, harus merasa bertanggung jawab terhadap RSUD Wamena. Karena RSUD ini tidak semata-mata melayani masyarakat Hugula, Jayawijaya sendiri, tetapi juga masyarakat dari luar yang sering berobat,” terang Kadinkes Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes. ketika menerima kunjungan kerja Kemenkes RI dan Komisi IX DPR RI, Senin (31/7/2017).
Wamena menjadi perhatian dari Kemenkes karena menjadi barometer dari kabupaten Yalimo, Mamberamo Tengah, Puncak Jaya, Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Papua.
Untuk itu, katanya, dalam upaya peningkatan kualitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat umum, semua Kepala Daerah di pegunungan tengah harus bersatu dan memikirkan bersama. Terutama Pemkab Jayawijaya yang dinilainya perlu membenahi kembali setiap kebijakan dan program pembangunan di bidang kesehatan.
Sekjen Kemenkes RI dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes. beserta Dirjen Yankes Kemenkew RI dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS, Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi dr. Pattiselano Roberth Johan, MARS, dan beberapa pejabat terkait pun langsung meninjau untuk mengetahui kebutuhan utama untuk mengakselerasi Wamena.
“Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mendorong RSUD Wamena ini sebagai tempat yang membuat semua pasien merasakan sentuhan pemerintah,”urai Sekjen.
Pemerintah Jayawijaya, ujarnya, sebagai kabupaten induk mesti memikirkan dan membangun pendekatan kepada pemkab lain. Terutama sisi pembangunan fisik dan non fisik.
Menanggapi harapan tersebut, Aloysius Giyai meyakini pihaknya mampu fokus untuk mengembangkan RS khusus sesuai peta prevalensi penyakit masyarakat Wamena. Sehingga kelak Papua, khususnya Wamena mempunyai RS rujukan khusus menangani malaria, HIV/AIDS, dan tuberkulosis.
Data Dinkes Papua per 30 Juni 2016 menyebutkan 25.349 kasus HIV/AIDS. Wilayah Jayawijaya berada pada urutan pertama, dengan 5.293 kasus HIV/AIDS. Sebelumnya Merauke berada pada urutan pertama. Namun penyebarannya bisa ditekan karena dibangun rumah khusus bagi ODHA.
Sementara dari sisi kesehatan ibu dan anak (KIA), pada tahun 2015 terdapat 7 kasus kematian perempuan dari total 1.888 persalinan. Sementara, pada 2016 terdapat 6 perempuan yang meninggal dunia dari total 2.009 orang persalinan. Selama Januari-Maret 2017 tercatat 319 persalinan yang lahir dengan total bayi yang meninggal sejak Januari-Maret sebanyak 26 bayi.
Direktur RSUD Wamena, dr. Felly G. Sahureka menyebutkan, tidak hanya di RSUD Wamena, semua rumah sakit di Papua mengalami hal yang sama. Pihaknya berharap mendapatkan tambahan tenaga dokter spesialis, terutama bidanga anastesi yang posisinya kosong.
Tenaga kesehatan di Papua memang belum dimaksimalkan. Balai Latihan Kesehatan (Balatkes) Papua mencatat, jumlah tenaga kesehatan saat ini mencapai 4.000-an tersebar bertugas di berbagai kabupaten dan kota.
Tiga kabupaten dan kota di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke masuk kategori terbaik dalam pelayanan kesehatan kepada warga di wilayah itu. Kabupaten Biak Numfor, khususnya di rumah sakit umum daerah kelas B.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
