Seoul, 27 Juli 2017
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI P2P menghadiri pertemuan WHO di Grand Hyatt Seoul 26 – 27 Juli 2017 yang bertajuk “Delivering global health security through sustainable financing”. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan di Cape Town 2015 yang berlanjut pada pertemuan di Bali tahun 2016 dimana pada 2 pertemuan tersebut mengangkat pentingnya keberlanjutan dan ketersediaan pembiayaan keamanan kesehatan jangka panjang. Pada pertemuan ini dibahas mengenai identifikasi yang berkelanjutan untuk efisiensi dalam mendanai keamanan kesehatan baik domestic maupun global. Selain itu dibahas pula mengenai pelaksanaan International Health Regulations Monitoring and Evaluation Framework (IHR-MEF), perencanaan keamanan kesehatan di tingkat nasional dan sub nasional yang berkontribusi pada keamanan kesehatan tingkat regional dan global serta penggerakan sumber daya domestic dan internasional.
Acara yang dihadiri 120 peserta dari berbagai negara terpilih, perwakilan parlemen, organisasi regional dan internasional serta lembaga pembiayaan internasional, dibuka oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan. Dari Indonesia Delegasi yang dikirim tidak hanya dari Kementerian kesehatan, melainkan juga dari TNI.
Kepala bagian kerjasama kesehatan Multilateral, salah satu Delegasi RI, mendapat kesempatan memimpin sidang sesi pertama membahas “setting the scene” pelaksanaan International Health Regulation (IHR) di tingkat global, regional dan nasional yang menampilkan beberapa best practices negara-negara yang telah selesai melakukan Joint External Evaluation (JEE) dan menyusun National Action Plan (NAC) pelaksanaan IHR 2005. Beberapa hal penting dari pertemuan ini adalah diketahuinya kemandirian suatu negara dalam pembiayaan keamanan kesehatan merupakan kunci keberlanjutan ketersediaan dan pembiayaan keamanan kesehatan jangka panjang; negara tidak boleh bergantung pada pembiayaan donor internasional dan bantuan negara lain. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia memberikan beberapa alternatif solusi pembiayaan yang ditawarkan untuk membantu negara-negara miskin. Keterlibatan multi sektor dan parlemen telah teridentifikasi menjadi kunci keberhasilan penyediaan anggaran serta penguatan WHO melalui Strategic Partnership Portal (SPP) sebagai dashboard informasi global tentang pelaksanaan IHR 2005 di setiap negara anggota WHO.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, WHO akan melakukan finalisasi pedoman penganggaran dan pembiayaan National Action Plan pelaksanaan IHR 2005 bagi negara anggota. Selain itu, WHO bersama partner utamanya yaitu FAO dan OIC akan terus memberikan bantuan pada negara anggota untuk melaksanakan IHR MEF serta melakukan pemutakhiran data tiap negara pada SPP melalui mekanisme yang lebih terstruktur.
Bersamaan dengan pertemuan ini, juga dilakukan pertemuan Steering Group GHSA yang diselenggarakan pada tempat yang sama tanggal 28 Juli 2017 dimana Indonesia menjadi salah satu anggota steering group dan berkesempatan menjadi ketua Troika tahun 2016 yang kemudian dilanjutkan oleh Korea Selatan pada 2017. Lima dari 10 negara yang tergabung dalam steering group hadir dalam pertemuan yang berjudul : “Take Action : ACE or GHSA” terdiri dari beberapa sesi antara lain : update dari Penasihat GHSA, update pelaksanaan JEE, update kegiatan Alliance for Country Assesment, update perkembangan tracking commitments for Global Health Security.
Pada kesempatan ini Indonesia diminta untuk menyampaikan Logic Model dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit Zoonosis yang dipresentasikan oleh kasubdit Malaria dan mendapat apresiasi dari negara-negara yang hadir. Dalam statementnya, ketua delegasi RI menyampaikan pandangan Indonesia terhadap rencana perpanjangan GHSA yang sedianya akan berakhir 2018 dan mengusulkan penyederhanaan dan integrasi dari beberapa tools yang dibuat oleh beberapa organisasi yang terkait dalam keamanan kesehatan (WHO, FAO dan OIC). Selain itu disela-sela pertemuan ini dilakukan side meeting untu membahas persiapan pelaksanaan pertemuan International Commission Military Medicine pada bulan Oktober 2017 di Jakarta yang akan mengangkat issue koordinasi antara sektor kesehatan dan militer dalam menghadapi bencana keamanan kesehatan di tingkat regional dan global.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
