Jakarta, 10 Agustus 2017
Menteri Kesehatan RI, Prof. Nila Moeloek mengatakan pembangunan kesehatan merupakan investasi utama untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Tujuannya, untuk meningkatkan kemampuan setiap orang dalam berperilaku hidup sehat agar mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.
“Perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya,” kata Prof. Moeloek dalam presentasinya pada Indonesia Development Forum (IDF), di Jakarta, Kamis (10/8).
Berdasarkan data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Kemenkes RI, rata-rata IPKM tingkat nasional Tahun 2013 sebesar 0,5404. Provinsi yang memiliki IPKM diatas rata-rata nasional sebanyak 14 provinsi, mulai dari Bali sampai dengan Jawa Timur, dan 20 provinsi berada di bawah rata-rata nasional, mulai dari Babel sampai dengan Papua.
Komponen yang menjadi indikator dalam IPKM meliputi indikator kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular dan faktor risikonya, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.
Menkes mengaku dalam melaksanakan pembangunan kesehatan ditemukan banyak tantangan yang mengakibatkan ketimpangan dalam kesehatan, di antaranya terkait gizi.
Berdasarkan hasil pemantauan status gizi yang dilaksanakan pada tahun 2014 sampai dengan 2016, Status balita Gizi Kurang trend-nya menurun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yakni 19,3% (2014), 18,8% (2015), 17,8% (2016).
Status balita pendek trend-nya naik turun, 28,9% (2014), 29% (2015), 27,5% (2016). Sementara untuk status balita kurus trend-nya turun sedikit, 11,8% (2014), 11,9% (2015), 11,1% (2016).
Tak jauh beda, status balita gemuk pun trend-nya turun sedikit, 5,5% (2014), 5,3% (2015), 4,3% (2016). Menkes mengaku dengan kondisi tersebut diperlukan kerja yang lebih keras dan fokus untuk meningkatakan kebutuhan gizi di Indonesia.
Selain gizi, lokasi geografis Indonesia terhadap negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik maupun global pun menjadi tantangan bagi pembangunan kesehatan. Indonesia berada di persimpangan mobilitas penduduk dunia yang kian meningkat. Hal tersebut dikhawatirkan munculnya penyakit baik yang baru maupun yang muncul kembali sebagai dampak dari mobilitas manusia serta perubahan iklim.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan, diperlukan Pembangunan kesehatan yang komprehensif melalui Program Indonesia Sehat yang diwujudkan melalui penguatan pelayanan kesehatan.
Penguatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui penguatan infrastruktur dengan membangun dan menambah jumlah Puskesmas sebanyak 124 puskesmas di perbatasan dan pengembangan 362 puskesmas di daerah tertinggal. Sedangkan untuk rumah sakit (RS) telah dikembangkan 104 RS rujukan regional, pembangunan 23 RS pratama dan penguatan 4 RSUD rujukan nasional.
“Akses dan mutu pelayanan kesehatan tersebut, kami lakukan semata – mata untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat. Tentunya kami juga mendorong peningkatan peran serta lintas sektor dalam mendukung upaya penguatan akses ini,” kata menkes.
Selain itu, ada juga Pendekatan Keluarga yang merupakan salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga. Ada pula Nusantara Sehat (NS) yang dalam 2 tahun sejak diluncurkan, Nusantara Sehat telah mengirimkan 11.462 profesional kesehatan dalam 371 tim di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan di seluruh Indonesia.
Upaya lainnya yakni pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, sampai dengan Bulan Desember 2016 tercatat jumlah peserta JKN sebesar 171.939.254 juta jiwa atau kurang lebih 67% dari total penduduk Indonesia tahun 2016 sebesar 256.511.495 jiwa.
Dalam mewujudkan pembangunan kesehatan, tambah menkes, dibutuhkan bantuan dari lintas sektor yang dicapai melalui gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan penguatan fasilitas kesehatan dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga. Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal, kegiatan yang dilaksanakan pasti dapat terukur dan terlihat kemajuan ataupun kemundurannya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP. 196110201988031013
