Jakarta, 23 Oktober 2017
Bertempat di Kantor Staf Presiden (KSP), Senin siang (23/10), Kepala KSP Teten Masduki, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bersama delapan menteri di bawah koordinasi Menko PMK menggelar kegiatan Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Pemberdayaan dan Keberpihakan untuk Mengatasi Ketimpangan”. Acara dipandu oleh Juru Bicara Presiden, Johan Budi.
Pada kesempatan tersebut, Menko PMK Puan Maharani menyatakan bahwa tiga tahun Kabinet Kerja berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terlihat dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 69,5 (tahun 2015) menjadi 70,19 (tahun 2016) dan 70,79 (tahun 2017).
“Pertumbuhan IPM pada periode 2015-2016 mencapai 0.91% yang mana angka tersebut lebih tinggi dari rerata pertumbuhan IPM periode 2010-2015 yang hanya mencapai 0.78%. Atas capaian tersebut, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development”, tutur Menko PMK.
Menurutnya, kesejahteraan rakyat terus meningkat, ada penurunan tingkat kemiskinan masyarakat dari 11,22% (tahun 2015), menjadi 10,86% (tahun 2016) dan 10,64% (tahun 2017). Hal ini juga tercermin dari meningkatnya daya beli 40% masyarakat terbawah, bahwa angka pengeluaran kelompok tersebut 17,02% (tahun 2016) menjadi 17,12% (tahun 2017).
Melihat kemajuan ini, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menyatakan bahwa penguatan aspek ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya bisa menjadi peluang emas bagi pembangunan kesehatan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan gizi dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.
“Tentu tetap perlu penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan, mengingat bahwa saat ini masih kurang dari 20% masyarakat Indonesia yang sadar akan kesehatan”, tutur Menkes.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dalam paparannya mengutarakan sebuah data BPS menyatakan bahwa pengeluaran masyarakat kurang mampu tertinggi adalah untuk membeli beras, telur dan rokok.
“Dari hitungan yang sekarang sedang berjalan, dari 1,28 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di top up 110 ribu rupiah, mereka minimun akan menggunakan untuk 1 kilogram telur per keluarga per bulan. Kalau kita bisa melihat ini, mereka akan menggunakan top up bantuan pangan untuk membeli telur”, tutur Mensos.
Selain itu, dalam slide paparan Menteri Sosial terdapat data evaluasi Bank Dunia tahun 2016 yang mencatat peningkatan akses KPM terhadap fasilitas kesehatan setelah menerima bantuan sosial tahun 2016, yaitu kelahiran dibantu tenaga medis (6,10%), kelahiran di fasilitas kesehatan (4,30%), mendapat imunisasi lengkap (4,5%), dan kunjungan rawat jalan (0.80%).
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
