Jakarta, 23 Oktober 2018
Kementerian Kesehatan tidak pernah berhenti memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan menjaga dan mengupayakan sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa di masa depan bahwa Indonesia mampu menjadi negara yang maju. Untuk itu, generasi saat ini harus berinvestasi dalam kesehatan, yakni menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sehingga di masa depan akan melahirkan anak-anak yang tumbuh dan berkembang menjadi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan berkualitas.
“Kami terus berupaya mengubah mindset masyarakat agar berparadigma sehat dan tentu menguatkan pelayanan kesehatan serta melindungi (masyarakat) dengan jaminan kesehatan”, tutur Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeleok, Sp.M(K), saat mengawali paparannya dalam Konferensi Pers Capaian 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore (23/10).
Dalam paparannya, Menkes Nila Moeloek menerangkan beberapa hal, diantaranya mengenai Keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan, Upaya untuk Mengurangi Ketimpangan Pelayanan Kesehatan dengan peningkatan akses layanan kesehatan dan penempatan/penugasan tenaga kesehatan, Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Imunisasi, dan berbagai tantangan di bidang pembangunan kesehatan lainnya.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Dalam kaitan penyelenggaraan JKN dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, hingga saat ini sebanyak 92.244.075 penduduk miskin penerima bantuan iuran (PBI) telah menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari total 203,28 Juta Jiwa Penduduk yang telah menjadi peserta JKN. Trend Cakupan kepesertaan JKN dari tahun 2015 hingga 2018 memang konsisten meningkat menuju target 95% dari total penduduk Indonesia di tahun 2019.
“Peserta JKN ini saat ini sudah lebih dari 200 juta jiwa, dan PBI meningkat menjadi 92,4 juta jiwa tahun depan akan meningkat menjadi 96,8 juta jiwa. Hal ini tentu harus diiringi dengan peningkatan fasilitas kesehatan”, tutur Menkes.
Perkembangan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan JKN terutama fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Praktek Dokter Umum, Klinik Pratama dan lainnya hingga Oktober 2018 tercatat sudah 22.624 FKTP. Sementara untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan hingga Oktober 2018 sebanyak 2.443 FKRTL. Jumlah ini diharapkan sisi supply dapat memenuhi permintaan pelayanan kesehatan yang berkualitas oleh penduduk Indonesia terutama bagi para peserta JKN.
Pembangunan Puskesmas di Perbatasan dan Daerah Tertinggal
Mewujudkan peran pemerintah untuk hadir di masyarakat indonesia terutama bagi mereka yang berada di daerah tertinggal dan perbatasan, Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan dana alokasi khusus afirmasi bidang kesehatan tahun 2018 sehingga pemerintah daerah dapat membangun puskesmas daerah tertinggal dan perbatasan.
“Kami mengharapkan Puskesmas sebagai gatekeeper menjaga kesehatan masyarakat. Karena itu, penguatan Puskesmas ini sangat penting. Pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan di pelosok Indonesia sebagian besar didanai oleh dana alokasi kesehatan (DAK),” terang Menkes.
Adapun perkembangan pelaksanaan pembangunan tersebut sampai dengan bulan September 2018 telah didirikan sebanyak 256 Puskesmas Perbatasan dan Daerah Tertinggal di 49 Kabupaten (tahun 2017 baru mencapai 110 Puskesmas).
“Kita bisa melihat sekarang Puskesmas Sota di perbatasan Kabupaten Merauke, Papua, juga Puskesmas di Entikong Kalimantan Barat, saat ini sudah begitu baik bila dibandingkan dahulu. Bukan hanya fisiknya saja, tetapi juga rumah dinas untuk tenaga kesehatan, ambulans juga sarana prasarananya kita penuhi. Kita harapkan masyarakat perbatasan tercukupi kebutuhan pelayanan kesehatannya, sehingga tidak perlu berobat ke luar Indonesia.” imbuh Menkes.
Menkes menyatakan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan primer untuk sarana fisik tidak hanya membangun Puskesmas baru, tetapi juga berupa renovasi atau rehabilitasi. Secara kumulatif dari 2016-2018 hingga Agustus 2018 telah mencakup 2.032 Pembangunan Puskesmas Baru, 4.743 Rehab Puskesmas, 39 Pembangunan Public Safety Center (PSC) 1.799 Puskesmas Keliling Roda Empat, 15.888 Kendaraan Roda Dua, 224 Puskesmas Keliling Air, 920 Ambulans, 2.964 Sarana prasarana Puskesmas (misalnya Instalasi pengolahan air limbah (IPAL), genset, sarana air bersih, dan lain-lain.
Pembangunan fisik fasilitas pelayanan rujukan diantaranya adalah 20 RS rujukan Provinsi, 110 RS rujukan Regional, 4 Rujukan Nasional, 413 RSUD lainnya dan 39 RS Pratama. Secara akumulatif sejak tahun 2015 s.d 2018 sebanyak 4.769 Puskesmas dari 9.825 total Puskesmas telah terakreditasi, dan 1.606 Rumah Sakit dari jumlah total 2.776 Rumah Sakit telah terakreditasi.
“Kami juga akan memberi bantuan pembangunan tiga rumah sakit baru di daerah (tingkat provinsi), yakni di Kupang, Nusa Tenggara Timur; Ambon, Maluku; dan Waimena, Papua,” ungkap Menkes.
Selain itu, ditunjang pula oleh pembangunan 112 Instalasi Farmasi serta tetap menjamin penyediaan obat di 9.740 Puskesmas di seluruh Indonesia.
“Penyediaan obat dan alat kesehatan menggunakan E-Katalog, dan penggunaan obat generik terus meningkat.” Kata Menkes.
Upaya Mengurangi Ketimpangan Pelayanan Kesehatan
Terdapat dua upaya untuk mengatasi permasalahan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK), yaitu: yaitu dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.
Dari sisi peningkatan akses layanan kesehatan, seperti paparan sebelumnya berupa pembangunan Puskesmas baru di daerah Perbatasan, dan DTPK; Pembangunan RS Pratama di DTPK; penguatan RSUD di kawasan perbatasan; pembangunan RS UPT Vertikal Kelas A/ B di Kawasan Timur Indonesia; Pendistribusian obat dan vaksin Program sampai ke daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan; Pelayanan Kesehatan Bergerak (Flying Health Care), serta pengembangan telemedicine untuk melakukan konsultasi kesehatan.
Selanjutnya, upaya pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2015 melakukan terobosan dengan menempatkan Tim Nusantara Sehat.
“Mereka adalah anak- anak muda yang mau untuk mengabdi dan melayani masyarakat di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.Bukan hanya dokter, tetapi tenaga kesehatan lainnya juga. Saat ini sudah hampir 6 ribu tenaga kesehatan tesebar di ribuan Puskesmas di Indonesia”, ucap Menkes bangga.
Hingga September 2018, Kementerian Kesehatan telah menempatkan tenaga kesehatan melalui “Nusantara Sehat” baik secara tim maupun individu sebanyak 5.984 tenaga kesehatan yang tersebar di 1.612 Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan di 361 Kab/Kota di 29 Provinsi.
Selain itu, selama empat tahun belakangan, Kemenkes telah memberikan beasiswa pada 3.601 Dokter untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, Kemenkes telah menempatkan sebanyak 1.687 orang Calon Dokter Spesialis (Residen) dan peserta program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) sebanyak 1.821 orang yang tersebar di 631 Rumah Sakit Kabupaten/Kota.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (myg)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
