Keterlibatan semua pihak dalam pengendalian TB sangat penting. Pengendalian suatu penyakit atau suatu masalah kesehatan hanya mungkin berhasil jika Pemerintah melibatkan semua pihak bersama seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menkes RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE saat membuka acara pada Seminar Hari TB Sedunia 2012, Sabtu, 31 Maret 2012 di Jakarta.
Jika dibandingkan data tahun 1990 dengan data tahun 2010, maka Indonesia telah berhasil: (1) menurunkan insidens TB sebesar 45%, yaitu dari 343 per 100.000 penduduk menjadi 189 per 100.000 penduduk, (2) menurunkan prevalens TB sebesar 35%, yaitu dari 443 per 100.000 penduduk menjadi 289 per 100.000 penduduk, dan (3) menurunkan angka kematian TB sebesar 71%, yaitu dari 92 per 100.000 penduduk menjadi 27 per 100.000 penduduk, kata Menkes.
Menkes menambahkan, angka penemuan kasus TB tahun 2010 mencapai 78,3% dan tahun 2011 82,20%. Sedangkan, keberhasilan pengobatan TB tahun 2010 mencapai 91,2%.
”Seluruh keberhasilan ini dapat kita capai berkat dukungan semua pihak di jajaran Pemerintahan, baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah, dukungan organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi internasional serta dukungan seluruh lapisan masyarakat”, ujar Menkes.
Menkes mengatakan, dewasa ini pengendalian TB di Tanah Air menghadapi berbagai tantangan yang dapat berdampak pada bertambahnya lagi penderita TB yaitu meningkatnya: 1) kesenjangan ekonomi, 2) jumlah penduduk usia lanjut, 3) jumlah penderita HIV dan koinfeksi TB-HIV, 4) jumlah penderita MDR TB, 5) penderita Diabetes Mellitus dan 6) orang yang merokok. Oleh karena itu promosi tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan TB harus ditingkatkan.
Menkes menyebutkan, Kementerian Kesehatan bersama pihak terkait juga melaksanakan sepuluh langkah untuk menyikapi berbagai tantangan tersebut. Kesepuluh langkah tersebut dimulai pada tahun 2012 dan mencakup: 1) dimasukkannya pengetahuan dan pelaksanaan pengendalian TB pada proses akreditasi rumah sakit, dalam proses memperoleh Surat Tanda Register/Surat Ijin Praktik Dokter oleh Ikatan Dokter Indonesia dan pada proses mendapatkan Surat Ijin Praktik Apoteker oleh Ikatan Apoteker Indonesia; 2) Penggunaan Rapid Diagnostic Test pada pemeriksaan TB; 3) Penggunaan 17 gen expert bertahap; 4) Penetapan Laboratorium Rujukan TB Nasional; 5) Penerapan standar pengobatan TB dengan DOTS pada peserta jaminan kesehatan-bekerjasama dengan Jamsostek, Jamkesmas dan Jamkesda; 6) Pengajuan pra kualifikasi obat TB produksi Indonesia ke WHO; 7) Penyusunan Exit Strategy bantuan luar negeri; 8) Pelaksanaan Survei Nasional Prevalensi TB; 9) Penerapan tes tuberkulin untuk mendukung diagnosis TB anak, dan 10) Inisiasi profilaksis INH bagi orang dengan HIV AIDS.
Dalam sambutannya Menkes juga menyebutkan, titik berat dari Pembangunan Kesehatan tahun 2010-2014 adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu termasuk pelayanan pengobatan TB. Sejak lima tahun yang lalu, Pemerintah juga telah melaksanakan Program Jamkesmas yang menjamin pelayanan kesehatan bagi 76,4 juta masyarakat miskin dan hampir miskin di seluruh Tanah Air. Sementara itu, perhatian khusus diberikan pula pada Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK) dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.
Dengan demikian, diharapkan hambatan sosial ekonomi dan hambatan geografi dalam akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, termasuk pengobatan TB benar-benar dapat diatasi. Bahkan, sesuai amanat Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, maka pada 1 Januari 2014, pelaksanaan jaminan kesehatan di Indonesia akan memasuki tahap universal coverage yaitu tahap dimana seluruh penduduk Indonesia akan mendapat jaminan kesehatan.
”Pemerintah telah menyediakan sarana pemeriksaan dan pengobatan TB di seluruh Indonesia, baik di Puskesmas, di Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) maupun di Rumah Sakit. Seluruh biaya pengobatan TB di fasilitas kesehatan Pemerintah dijamin oleh Pemerintah”, tegas Menkes.
Menkes berharap, langkah-langkah yang ditempuh Kementerian Kesehatan mendapat dukungan seluruh stakeholders pengendalian TB di seluruh Tanah Air baik di Tingkat Nasional maupun di Tingkat Lokal. Sebab, keberhasilan semua upaya Pemerintah ditentukan oleh dukungan semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut tidak lupa Menkes menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung Pemerintah dalam Pengendalian TB di seluruh Tanah Air.
Slogan peringatan hari TB sedunia tahun 2012 adalah Jangan Biarkan TB Ada di Hidupku. Slogan ini mengingatkan bahwa TB dapat dideteksi, diobati, dan disembuhkan dengan minum obat sampai tuntas. Slogan ini sangat relevan dengan upaya untuk mengendalikan TB dan membebaskan Indonesia dari TB.
Senada dengan hal tersebut, saat memberikan plennary lecture, Dirjen PP dan PL Kemenkes, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, menyatakan terdapat 7 strategi pengendalian TB, yaitu 1) Directly Observed Treatment, Short-course (DOTS) bermutu; 2) Tantangan yang lebih besar dengan munculnya TB-HIV, Multi Drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB), dan TB pada anak; 3) Keterlibatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan; 4) Pemberdayaan masyarakat; 5) Penguatan sistem kesehatan; 6) Komitmen pemerintah pusat dan daerah; serta 7) Penelitian dan pengembangan.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faksimili 52921669, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): 021-500567 dan 081281562620, atau alamat e-mail [email protected], [email protected].
