Keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi saat ini merupakan suatu tantangan sekaligus menjadi keharusan bagi badan publik utamanya yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Untuk itu, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) memberikan penghargaan kepada 10 situs Kementerian/Lembaga yang dianggap memiliki situs yang paling informatif, berguna, berdesain baik, dan paling sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), serta transparan dalam anggaran dan kinerja.
Pada kesempatan tersebut, website Kementerian Kesehatan RI berhasil masuk ke dalam 10 situs Kementerian/Lembaga Terbaik Peraih e-Transparency Award, pada peringkat ke 10 dari 47 situs Kementerian/Lembaga yang dinilai memiliki transparansi dalam informasi anggaran dan kinerjanya. Penghargaan diberikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Kamis malam (19/12). Acara dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, serta pakar IT, Nukman Luthfie.
E-transparency Award digagas oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan didukung secara aktif oleh berbagai elemen masyarakat sipil seperti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S), Seknas-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), PlasaMSN, dan lain-lain. Program ini juga menjadi bagian dari gerakan Open Government Indonesia, yang mendapat dukungan dari UKP4, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman-RI, Sekretariat Wakil Presiden, dan Komisi Informasi Pusat.
E-Transparency Award bertujuan untuk mendorong Kementrian/Lembaga dalam menyediakan dan mengelola informasi di situs Kementerian/Lembaga dengan berpegang pada prinsip keterbukaan atau transparansi publik sekaligus mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan mendorong peran serta masyarakat untuk memanfaatkan situs. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Berikut adalah 10 situs terbaik peraih penghargaan e-Transparency Award, yaitu: 1) Kementerian Perindustrian; 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika; 3) Kementerian Pekerjaan Umum; 4) Komisi Pemberantasan Korupsi; 5) Kementerian Keuangan; 6) Badan Pengawas Obat dan Makanan; 7) Mahkamah Konstitusi; 8) Bappenas; 9) Kementerian Perhubungan; dan 10) Kementerian Kesehatan.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail [email protected].
