Selama ini, faktor risiko flu burung diidentifikasi berasal dari unggas yang mati, dari lingkungan yang tercemar, dan beberapa risiko yang belum diketahui. Karena itu, perhatian berbagai Kementerian juga Pemerintah Daerah diarahkan kepada program pencegahan. Upaya respon berupa tindakan pencegahan dan penanggulangan flu burung tersebut, antara lain surveilans untuk deteksi dini dan investigasi kasus flu burung; sosialisasi pencegahan flu burung kepada masyarakat dan industri perunggasan; peningkatan biosecurity pada pemilik unggas; respon pengobatan di Rumah Sakit Rujukan; pemberian tindakan profilaktif kepada orang yang kontak dengan korban meninggal dengan obat antiviral oseltamivir; dan pemberdayaan masyarakat.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, HR Agung Laksono, didampingi Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH saat memberikan keterangan kepada sejumlah pers usai melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang membahas Tren Perkembangan Flu Burung dan Faktor Risiko dalam Penanganan Korban Flu Burung, Jakarta (20/01/2012).
“Kesiapsiagaan ditingkatkan, terlebih pada musim hujan seperti sekarang. Menurut catatan dan pengalaman selama ini, puncak kejadian di berbagai Negara terjadi pada musim-musim hujan, yaitu antara Januari hingga April”, ujar Menkokesra.
Menurut Menkokesra, masalah penanggulangan flu burung saat ini, yaitu kelambatan deteksi dini flu burung di puskesmas, klinik swasta; Keterbatasan kapasitas RS untuk merespon flu burung terutama RSUD Kabupaten dan RS Swasta sebagai tempat pengobatan pertama bagi masyarakat; Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap ancaman flu burung; restrukturisasi usaha perunggasan terutama kurangnya kesehatan lingkungan; dan sulitnya relokasi tempat penampungan dan pemotongan unggas.
Karena itu, sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan penguatan surveilans terpadu pada unggas dan manusia; intensifikasi sosialisasi peningkatan kewaspadaan flu burung oleh pemerintah namun tidak membuat panik masyarakat; peningkatan kapasitas RS rujukan FB melalui penguatan tindakan life saving di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit rujukan flu burung; simulasi respon flu burung memanfaatkan sarana kesehatan pemerintah dan swasta serta pemberdayaan masyarakat; penguatan riset memantau perkembangan virus H5N1; dan penguatan sistem One Health (kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan kesehatan satwa liar).
Ditambahkan oleh Menkes, sistem kewaspadaan yang dilakukan Kemenkes antara lain dengan mengembangkan sentinel surveilans, baik di tingkat puskesmas di seluruh Indonesia untuk pemeriksaan spesimen pada pasien dengan gejala flu, maupun sentinel surveilans di rumah sakit, yang khusus untuk pasien dengan penyakit paru-paru akut. Selain itu, dilakukan juga surveilans bersama dengan Kementerian Perrtanian dan Dinas Peternakan.
“Saat ini kita akan meningkatkan kemampuan laboratorium, artinya, jangan hanya 1 laboratorium di Jakarta saja yang mampu memeriksa, tapi kita mempunyai jejaring 42 laboraturium di seluruh Indonesia. Kasus Flu burung termasuk kasus yang jarang, jadi diperlukan juga peningkatan kemampuan sumber daya manusianya”, tambah Menkes.
Menkes menjelaskan, sejak 2007 terdapat 100 RS rujukan flu burung di Indonesia. Dari segi kesiapan, sekitar 80% sudah memiliki ruang isolasi, dan 20% diantaranya sudah memiliki ruangan yang bertekanan negatif. Hal lainnya, obat oseltamivir telah didistribusikan ke 33 provinsi, dan buffer stock di pusat ada sebanyak 1 juta dosis. Selain itu, Alat Pelindung Diri (APD) hingga kini jumlahnya masih mencukupi.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai kasus flu burung 184, Menkes memberikan keterangan bahwa penanganan yang dilakukan sudah sesuai prosedur, yakni dilakukan pemeriksaan selama tiga kali berturut-turut, dan hasilnya negatif. Berdasarkan hasil tersebut, pasien dipindah ke ruang perawatan biasa, dengan tetap diberikan oseltamivir. Beberapa hari kemudian kondisinya memburuk, dan saat dilakukan pemeriksaan kembali, dan hasilnya positif. Saat itu pasien tidak batuk atau pilek. Kemungkinan spesimen yang diperiksa tidak cukup dalam karena tidak ada cairan yang keluar.
“Kasus ini bukan penularan dari manusia ke manusia, karena masa inkubasinya berdekatan, sehingga diduga sumber penularannya yang sama. Selain itu, hingga saat ini belum ada sinyal potensi pandemi. Karena secara epidemiologi, belum ada kasus penularan dari manusia ke manusia, dan secara virologi, belum ditemukan mutasi”, tegas Menkes.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): 021-500567 dan 081281562620, atau alamat e-mail info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id.
