Kementerian Kesehatan memberikan perhatian pada keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya proporsi alokasi anggaran ke Daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2010, dialokasikan sebesar 84%, sementara pada 2011 sebesar 88%, dan pada tahun 2012 lebih dari 88%.
Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH Dr.PH, saat membuka secara resmi Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2012, “Dengan Reformasi Birokrasi, Kita Tingkatkan Kinerja dan Prestasi”, di Jakarta, Rabu pagi (29/02/12). Acara tersebut dihadiri pula oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan, serta lebih dari 1700 peserta, yang terdiri dari Direktur Utama RS Vertikal dan pimpinan UPT lainnya, para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Direktur RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta wakil-wakil Organisasi Profesi, Kementerian Lembaga terkait, BUMN, Puskes TNI, Pusdokes Polri, Lembaga Donor dan anggota Komisi IX DPR-RI.
“Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik, professional, bersih, efisien, efektif dan produktif. Agenda prioritas untuk Program Reformasi Birokrasi di Kemenkes difokuskan pada 3 program, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kerja, dan manajemen perubahan”, ujar Menkes.
Pada kesempatan tersebut, Menkes menyatakan bahwa pada tahun 2012, akses masyarakat pada pelayanan kesehatan akan diperluas dengan adanya program Pengembangan Dokter Keluarga untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui keberadaan dokter keluarga; Pengembangan Rumah Sakit Pratama yaitu pengembangan rumah sakit tanpa kelas; Pengembangan Rumah Sakit Bergerak untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui rumah sakit yang dapat berpindah; Pengembangan Rumah Sakit Kelas D yaitu pengembangan Puskesmas dengan tempat tidur menjadi rumah sakit tipe D; Flying Health Care untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan di DTPK dengan dukungan transportasi udara; dan Puskesmas Terapung untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan di DTPK dengan dukungan transportasi air.
Menkes menyatakan, Rakerkesnas penting sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai target MDG’s dan mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.
Kegiatan Rakerkesnas 2012, menjadi ajang sosialisasi informasi kesehatan terkini, seperti persiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); hasil riset fasilitas kesehatan (Rifaskes) dan berbagai informasi lainnya. Selain itu, Pada kegiatan ini, juga diselenggarakan Expo Pembangunan Kesehatan 2012 yang diikuti oleh 33 Dinas Kesehatan Provinsi, unit-unit utama di lingkungan Kemenkes, Badan POM, BKKBN dan organisasi masyarakat serta dunia usaha yang peduli terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faksimili: (021) 52960661; 52921669, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): 021-500567, atau e-mail [email protected] atau [email protected].
