Kebijakan makro Pemerintah saat ini adalah mengamankan pelaksanaan APBN melalui peningkatan kualitas. Kemenkes harus melakukan pemotongan anggaran tahun 2012 dengan memperhatikan prioritas kegiatan. Menyikapi hal tersebut, penting untuk melihat kembali kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat termasuk meningkatkan pembiayaan bidang kesehatan melalui anggaran daerah.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE pada pembukaan Pertemuan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (10/5/2). Kegiatan yang diselaraskan dengan kegiatan Pembinaan Terpadu Program Prioritas Kementerian Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat ini diawali dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Rosnini Safitri, M.Kes, dilanjutkan dengan sambutan Walikota Bukittingi, Ismet Amziz, SH.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para pejabat Kementerian Kesehatan dari setiap unit terkait; Perwakilan DPRD Provinsi Sumbar; Ketua BAPPEDA Provinsi Sumbar; Para Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Dirut RS di wilayah provinsi Sumbar; Kepala UPT dan UPTD; Tim Pokja MDG’s Sumatera Barat; dan perwakilan institusi lintas sektor.
“Supervisi Pusat ke Daerah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan program prioritas Kemenkes di Daerah, namun juga memperhatikan kebutuhan dan permasalahan spesifik pada suatu daerah”, ujar Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama.
Menurut Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, rapat koordinasi dan teknis bidang kesehatan ini emilliki nilai strategis disamping fungsi koordinasi, juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk perencanaan penganggaran dari semua sumber pembiayaan (APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).
Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama menyatakan, Provinsi Sumatera Barat merupakan contoh yang baik dimana perhatian daerah dalam pelaksanaan program kesehatan selalu terdepan, termasuk upaya percepatan pencapaian MDG’s.
“Baru-baru ini, provinsi menyelenggarakan pekan MDG’s, selain itu prestasi beberapa Kab/Kota sehat di Provinsi Sumatera Barat menandakan peran aktif dan komitmen para pemangku kepentingan bidang kesehatan”, jelas Prof. Tjandra Yoga Aditama.
Pada kesempatan tersebut, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama bersama Tim Supervisi terpadu Kemenkes Ri, melakukan diskusi dengan para peserta dan membahas berbagai permasalahan yang dikemukakan oleh para peserta yang merupakan perwakilan dari instansi kesehatan di Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan terbagi menjadi dua panel utama. Pada panel pertama, Prof. Tjandra Yoga melakukan presentasi bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat dan Walikota BukitTinggi membahas kebijakan nasional kesehatan. Pada panel kedua, dilakukan pembahan lebih mengarah kepada anggaran pembiayaan kesehatan.
Lebih lanjut Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama menyatakan, sebagian besar masalah dapat dijelaskan, namun sebagian lainnya menjadi masukan dan rencana tindak lanjut, antara lain Permasalahan Politeknik Kesehatan; Aspek Pelayanan Kesehatan (obat generic, tarif Askes, kebutuhan tempat tidur menjelang BPJS); Permohonan bantuan anggarn untuk kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di Kabupaten; Pentingnya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; penanggulangan masalah kesehatan (Angka Kematian Ibu/Bayi, Penanggulangan HIV/AIDS, dan lain-lain); Peran Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dalam kegiatan pelayanan kesehatan oleh para bidan; kejelasan penempatan dokter di wilayah yang bermasalah kesehatan; serta penyediaan Puskesmas perkotaan dengan pelayanan persiapan jamaah haji.
Usai pembacaan kesimpulan dan rencana tindak lanjut, kegiatan Pertemuan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2012 ditutup secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) dr. Yusharmen D.Comm.H., M.Sc.
“Koordinasi dalam setiap upaya pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat harus terus dilakukan dan terus ditingkatkan”, ujar dr. Yusharmen.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: (021) 52907416-9, faksimili: (021) 52921669, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC):
