Hari ini (5/4) Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH melantik 6 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu; Dr. dr. Fidiansyah, Sp.Kj, MPH sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji; drg. Oscar Primadi, MPH sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi; Heru Arnowo, SH, MM sebagai Inspektur II; dr. Elizabet Jane Soepardi, MPH, D.Sc sebagai Direktur Bina Kesehatan Anak; dr. Bambang Prabowo, M.Kes sebagai Direktur Utama RS Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang; dan dr. Kirana Pritasari, MQIH sebagai Kepala Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan.
Menkes berharap dengan pengangkatan pejabat-pejabat baru di lingkungan Kementerian Kesehatan, organisasi dapat bergerak lebih dinamis dan responsif. Diharapkan pula, pejabat baru lebih efisien dan efektif, serta lebih cepat tanggap dan tepat dalam mencapai pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pada kesempatan ini pula Menkes menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Kesehatan bahwa pada pada tanggal 15 Maret 2013, telah dilaksanakan survei Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online oleh Kementerian PAN dan RB. Untuk menindaklanjuti hal itu, Menkes mengingatkan jajaran Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Kesehatan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi atau nepotisme, mampu melayani publik dengan baik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik negara.
Keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing – masing individu dan integritas dari organisasi. Menkes minta agar pejabat baru membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing agar Kementerian Kesehatan benar-benar menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menteri juga perlu mengingatkan agar kita memperkuat komitmen kita dalam meraih WTP.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat email kontak@depkes.go.id.
Ass.,Saya mau bertanya, mengapa pelayanan operasi bagi penderita kanker payudara sangat lama ya, contoh, saya punya kakak ipar menderita kanker payudara dimana sudah satu minggu yang lalu dirawat dirumah sakit Dr. Kariadi Semarang dan ketika ditanyakan kapan akan di operasi, petugas medis menjawab, bahwasanya akan menunggu selama satu bulan berhubung banyaknya pasien yang akan di operasi, yang menjadi pertanyaan saya, apakah benar seperti itu prosedurnya, haruskah menunggu selama satu bulan, dan bagaimana dengan penyakitnya yang memang harus segera di operasi dikarenakan kondisinya sudah harus segera ditangani, apakah pelayanan bagi penerima Jamkesmas dan program sejenisnya seperti itu? Terima kasih, salam hormat, Andi Rahmad