Dewasa ini Program KB Nasional terkesan stagnan dan perlumemperoleh dukungan dari semua pihak. Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 237,6 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen masih lebih tinggi dari target yang harus dicapai pada tahun 2010 yaitu 1,27 persen.
Demikian disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi,Sp.A, MPH, pada acara pelantikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Prof. Dr. Fasli Jalal, Sp. GK, Ph.D, di Jakarta (13/6).
Jika diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, mutu penduduk kita masih harus ditingkatkan karena masih berada pada urutan ke 124 dari 187 negara. Persebaran penduduk kita juga tidak merata, sekitar 58% penduduk berada di Pulau Jawa, lanjut Menkes.
Piramida penduduk Indonesia mengindikasikan bahwa Indonesia akan menghadapi triple burden, yaitu meningkatnya jumlah penduduk balita, remaja, dan lansia. Dari total penduduk, sebesar 28% atau 64 juta jiwa adalah remaja, dengan jumlah penduduk lanjut usia ataulansia sebesar 18 juta jiwa. Hal ini menunjukkan kemungkinan terjadinya peledakan penduduk akibat angka kesuburan yang stagnan, tambah Menkes.
Menurut Menkes, saat ini data menunjukkan bahwa Angka kesuburan atau Total Fertility Rate (TFR) mengalami stagnansi selama 10 tahun tidak berubah yaitu 2,6 per wanita usia 14-49 tahun menurut SDKI 2012, Angka Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun menurun sedikit dari 51 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (menurut SDKI 2007) menjadi 48 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (menurutSDKI 2012). Padahal kita menargetkan menjadi 30 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2015, Angka kesuburan di daerah perdesaan sudah mulai menurun, tapi jumlahnya masih dua kali lipat dibandingkan dengan kelahiran pada wanita usia subur 15-19 tahun di daerah perkotaan.
Untuk menghindari peledakan penduduk, perlu dilakukan akselerasi revitalisasi yang terkait dengan capaian sasaran MDG Goal 4, 5, 6sehingga TFR mencapai replacement level yaitu sebesar 2,1. Di samping itu, perlu dilakukan intensifikasi penggarapan di 10 provinsi penyangga utama, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, dengan tetap memperhatikan provinsi Papua dan Papua Barat dalam meningkatkan mutu dan aksesmasyarakat pada pelayanan KB. Revitalisasi Program KB adalahsalah satu fokus dan prioritas Pembangunan Kesehatan yang diarahkan kepada penguatan supply dan demand secara seimbang, tutur Menkes.
Dalam penguatan supply side, saya minta agar jajaran Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, upaya-upaya yang mencakup memperkuat sistem pelayanan KB, memperkuat kerjasama dengan mitra pelayananProgram KB, memastikan ketersediaan sarana-prasarana dan alat-obat kontrasepsi di semua sarana pelayanan kesehatan, meningkatkan kapasitas provider pelayanan KB
Sedangkan dalam penguatan demand creation saya minta agar dilakukan pula dengan sungguh-sungguh upaya-upaya yang mencakup merubah mindset agar Keluarga Kecil Bahagia SejahteraMelembaga dengan merubah motto dari Dua Anak Lebih Baik ke mottoDua Anak Cukup, menumbuhkan sense of crisis dengan bekerja kreatif, tidak business as usual, dan berintegritas tinggi, lanjut Menkes.
Pada kesempatan ini, Menkes juga mengatakan bahwa direktif Presiden yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Direktif Presiden menekankan agar Kementerian/Lembaga mendukung keberhasilan pencapaian MDG tahun 2015 serta ikut mensukseskan program pembangunan nasional yang bersifat pro job, pro poor, pro growth dan pro-equity.
Menkes juga mengucapkan selamat dan sukses, atas dilantiknya Kepala BKKBN yang baru, selain itu Menkes berharap agar dengandilantiknya Kepala BKKBN yang baru, Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dapat berjalan lebih maju di seluruh pelosok Tanah Air.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669,website www.depkes.go.id dan alamat e-mail[email protected].
