Sehat Negeriku
No Result
View All Result
Minggu, 22/06/2025
  • Beranda
  • Rilis Sehat
  • Foto Sehat
  • Video Sehat
  • Infografis
  • Komik Sehat
  • Mediakom
  • Majalah
Langganan Newsletter
  • Beranda
  • Rilis Sehat
  • Foto Sehat
  • Video Sehat
  • Infografis
  • Komik Sehat
  • Mediakom
  • Majalah
No Result
View All Result
Sehat Negeriku
No Result
View All Result

Berantas Illegal Fishing, Produksi Ikan Meningkat

Rokom by Rokom
21 Oktober 2015
Reading Time: 2 mins read
A A
0
blank
Bagikan di FacebookBagikan di WhatsappBagikan di Line

 Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memerangi illegal fishing dan destructive fishing, sudah berdampak positif bagi nelayan Indonesia. Setidaknya ini terlihat dari meningkatnya volume produksi perikanan trisemester pertama 2015 dibanding setahun sebelumnya, sebesar 14,43%. Tercatat pula pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan naik menjadi 8,64%.

 

Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, kedaulatan nelayan lokal dan peningkatan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas cita-cita kementeriannya. Illegal Fishing dan praktik tak berkelanjutan, membuat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa pelaut hanya mampu menduduki posisi kelima negara pengekspor hasil laut di ASEAN.

 

Penenggelaman Kapal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali akan melakukan penenggelaman delapan kapal yang tertangkap oleh KKP maupun TNI AL dalam patroli pada Maret dan Juni 2015. Penenggelaman rencananya akan dilaksanakan di tiga titik, yakni Aceh, Batam, dan Pontianak.

Menurut Mahkamah Agung, KKP dapat menenggelamkan kapal tangkapan selama kapal tersebut belum dilaporkan atau diajukan ke pengadilan. Kapal-kapal tersebut diantaranya dua kapal berbendera Thailand dan enam kapal berbendera Vietnam.

“Dalam setahun belakangan, KKP bekerjasama dengan TNI-AL dan Polri telah berhasil menenggelamkan 42 unit kapal yang melakukan illegal fishing,” kata Susi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI-AL dan Polri, dikatakan Susi tak akan berhenti menindak pelaku illegal fishing yang sudah merugikan negara. Dapat dikatakan terbukti melanggar bila saat operasi penangkapan terdapat dua syarat pelanggaran seperti tak memiliki izin, tak ada dokumen yang sah, sampai penggunaan anak buah kapal (ABK) asing.

Saat ini KKP memaksimalkan 27 unit kapal patroli yang sudah dimiliki. Keberadaan kapal-kapal ini dibagi ke daerah barat, tengah, dan timur Indonesia.

“Untuk mendukung pemberantasan Illegal Fishing, pemerintah akan menambah 8 kapal patroli yang siap dioperasikan pada Desember 2015,” kata Susi.

Empat unit kapal akan mempunyai Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) dengan desain Merite System Service (MSS). (Tim PKP-Kominfo)

Info lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972

email : [email protected] atau [email protected] Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia

ShareSendShare
Rokom

Rokom

Redaksi Sehat Negeriku

Informasi Terkait

blank

Berani Tes, Berani Lindungi Diri, Kemenkes Targetkan Eliminasi HIV dan IMS Tahun 2030

21 Juni 2025
blank

Peningkatan RSUD Buton Utara ke Tipe C, Perkuat Layanan Kesehatan di Wilayah Kepulauan

21 Juni 2025
blank

Kolegium Kebidanan Luncurkan Kurikulum Baru: Bekal Baru bagi Calon Bidan Indonesia

20 Juni 2025
blank

Para Pemimpin Dunia Bersatu untuk Mempercepat Upaya Eliminasi Kanker Serviks

19 Juni 2025
blank

Kementerian Kesehatan Indonesia dan Philips Tandatangani Memorandum Saling Pengertian (MoU) untuk Perkuat Ketahanan Sistem Kesehatan

19 Juni 2025
blank

Layanan TBC Itu Gratis, Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi SDM Indonesia

19 Juni 2025
Next Post
blank

Investasi dan Paket Kebijakan Ekonomi, Kuatkan Ekonomi Nasional

blank

ISPU Di Atas 50, Bayi Tidak Keluar Rumah

Tweet oleh @KemenkesRI
Umum

Berani Tes, Berani Lindungi Diri, Kemenkes Targetkan Eliminasi HIV dan IMS Tahun 2030

21 Juni 2025
Umum

Peningkatan RSUD Buton Utara ke Tipe C, Perkuat Layanan Kesehatan di Wilayah Kepulauan

21 Juni 2025
Umum

Prioritaskan Jemaah yang Sakit, KKHI Makkah Bergerak Cepat Layani Program Evakuasi Tanazul

20 Juni 2025
Berita Utama

Kolegium Kebidanan Luncurkan Kurikulum Baru: Bekal Baru bagi Calon Bidan Indonesia

20 Juni 2025

Rekomendasi Artikel

blank

COVID-19 Kembali Merebak di Luar Negeri, Masyarakat Diminta Waspada

20 Mei 2025
blank

Kini Check In PeduliLindungi Bisa Lewat Website

30 September 2022
blank

Cek Kesehatan Gratis Kado Ulang Tahun Dimulai, Ini 3 Cara Daftar

10 Februari 2025

Berita Populer

  • blank

    Masyarakat Umum Sudah Bisa Booster Kedua

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Besok PeduliLindungi Resmi Bertransformasi Menjadi SATUSEHAT Mobile

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Beri Perlindungan Tambahan, Lansia Diberikan Vaksin Booster Kedua

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sertifikat Vaksin & Data Bermasalah? Ini Solusinya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Penerbitan STR Seumur Hidup Lebih Mudah Lewat Portal SATUSEHAT SDMK

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Sehat Negeriku

Sehat Negeriku adalah kanal berbagi informasi tentang kegiatan Kementerian Kesehatan, baik berupa rilis yang dikeluarkan Kemenkes, dokumentasi foto dan video, maupun tulisan ringan seputar info-info kesehatan.

Jejaring Website Terkait

  • Kementerian Kesehatan RI
  • Biro Komyanmas

Informasi Lainnya

  • Tentang Sehat Negeriku
  • Peta Situs
blank
Infografis

Jadwal Skrining Anda dan Keluarga

Jadwal Skrining Sesuai Siklus Hidup

22 September 2023
blank
Infografis

Hari Tanpa Tembakau Sedunia

31 Mei 2019
blank
Infografis

Lebaran Sehat

19 Februari 2019
blank
Infografis

Mudik Sehat dan Aman

19 Februari 2019
blank
Infografis

Lansia Indonesia

19 Februari 2019

© 2021 Sehat Negeriku - Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Rilis Sehat
  • Foto Sehat
  • Video Sehat
  • Infografis
  • Komik Sehat
  • Mediakom
  • Majalah
Langganan Newsletter

© 2021 Sehat Negeriku - Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI.