Jakarta, 30 November 2015
Satu tahun pemerintahan Kabinet Kerja periode tahun 2015-2019, Menteri Kesehatan buka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Program di Jakarta, Senin (30/12). Kegiatan yang berlangsung 3 hari tersebut (30 November – 2 Desember 2015) bertujuan mereviu pelaksanaan program-program kesehatan yang telah kita laksanakan dan sekaligus membangun pondasi arah kebijakan yang kuat pada bidang kesehatan untuk tahun 2016 nanti.
Dihadapan para peserta, Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) menyatakan pembangunan kesehatan dalam periode 2015-2019 akan difokuskan pada empat program prioritas, yakni: (1) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi; (2) Perbaikan Gizi Masyarakat, khususnya untuk Pengendalian Prevalensi Balita Pendek (Stunting); (3) Pengendalian Penyakit Menular, khususnya HIV-AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria; (4) Pengendalian Penyakit Tidak Menular, khususnya Hipertensi, Diabetes mellitus, Obesitas, dan Kanker (Leher Rahim dan Payudara).
“Cara menjangkau sasaran di lapangan adalah melalui pendekatan keluarga dengan memanfaatkan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, tanpa mengabaikan pendekatan-pendekatan lain yang selama ini sudah berhasil dilaksanakan (misalnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat – UKBM”, lanjut Menkes.
Peningkatan Pelayanan JKN
Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan JKN di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer) Kementerian Kesehatan akan mengupayakan peningkatan jasa bagi petugas di Puskesmas.
Untuk itu, kata Menkes, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kita untuk lebih memberikan perhatian khususnya bagi petugas kesehatan di daerah sulit. Marilah kita bersama-sama menyusun formulasi jasa pelayanan ataupun dalam bentuk insentif yang sesuai dengan kondisi petugas di Puskesmas melalui Optimalisasi Kapitasi JKN dan BOK (Biaya Operasional Kesehatan).
Dalam laporannya Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, mengatakan peserta yang diundang pada kegiatan ini adalah peserta dari pusat dan daerah. Untuk peserta pusat meliputi seluruh pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan, pejabat pengelola program di Kementerian Kesehatan, dan perwakilan lintas sektor.
Adapun peserta daerah terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, Direktur Rumah Sakit Provinsi seluruh Indonesia, dan pejabat pengelola program di Dinas Kesehatan Provinsi.
Tahun ini, Rakorpop memfokuskan pada penyampaian informasi-informasi dan hal baru yang sangat penting untuk diketahui bersama yaitu: (1) Evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat Tahun 2015 dan masukan dalam upaya persiapan pelaksanaan Program Indonesia Sehat pada tahun anggaran berikutnya; (2) Rencana implementasi struktur organisasi dan tatalaksana Kementerian Kesehatan yang baru sesuai dengan Permenkes No.64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; (3) Revolusi Mental;
Selain itu, (4) Integrasi program dengan pendekatan keluarga sehat; (5) Sustainable Development Goals (SDG’s) serta masukan terkait dengan upaya pencapaian SDGs; (6) Reformulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pembahasan permasalahan yang selama ini dihadapi selama pelaksanaan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK); (7) Tersosialisasinya hasil survei diet total yang dilaksanakan oleh Badan Litbangkes; (8) Masukan terkait upaya Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS); dan (9) Diperolehnya masukan terkait upaya pembentukan profesi Dokter Layanan Primer.
Pada kesempatan tersebut Menkes memberikan penghargaan Satuan Kerja (Satker) di Kemenkes dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) dan meluncurkan Integrasi Aplikasi Puskesmas dengan P-Care.
Satker yang menerima penghargaan WBBM ialah RSUP Dr. Karyadi Semarang, sementara untuk WBK ialah RSUP Fatmawati Jakarta, RSUP Dr. Sardjito Jogjakarta, Politeknik Jakarta III, KKP Kelas II Semarang, KKP Kelas I Tanjung Priok, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung, Balai Litbang P2B2 Donggala dan Sekretariat KKI
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021)52921669, dan alamat email [email protected].
