Rapat Koordinasi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Rakornas STBM) tahun 2017 mengangkat tema Kolaborasi Aksi Percepatan Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi 2019 untuk Indonesia Sehat, dihadiri oleh beberapa K/L terkait seperti BAPPENAS, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDT & Transmigrasi, Gubernur Jawa Tengah & DIY, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Bappeda Provinsi, Perwakilan Badan Amil Zakat Daerah, di Hotel Discovery Ancol, Jakarta.
Kolaborasi untuk peningkatan STBM dalam rangka pelaksanaan GERMAS sesuai dengan Inpres No.1 tahun 2017, dengan pencapaian target 2019 melalui dukungan pendekatan STBM membutuhkan kerjasama lintas Kementerian sebagai upaya saling sinergi dan saling mendukung terhadap percepatan perbaikan sanitasi di seluruh Indonesia melalui pembangunan sanitasi yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.
MOU Pencapaian Universal Akses 2019 Melalui Pendekatan STBM
Kegiatan Rakornas STBM 2017 didahului dengan penandatangan MOU antara Kemenkes RI dengan BAPPENAS, Kemendagri, KemenPUPR, Kementerian Desa PDT & Transmigrasi, penandatanganan MOU membahas Pengurusutamaan STBM dalam Pencapaian Target Pemenuhan Akses Sanitasi Seluruh Masyarakat Indonesia di Tahun 2019 ,kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan sanitasi dan air minum di Indonesia, serta arahan strategi bagi daerah dalam memberikan petunjuk kesesuaian program sanitasi dan air minum nasional dan daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan tahun 2005, kondisi sanitasi di Indonesia mencapai 47% Buang Air Besar Sembarangan (BABS), 15% penduduk menerapkan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), terdampak diare 423 kasus dari 1000 penduduk. Data tersebut menunjukan bahwa kesadaran akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih sangat kurang, sehingga di tahun 2005 dilakukan pendekatan STBM dengan cara melakukan peningkatan akses air dan sanitasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Sejak tahun 2006 telah dinyatakan 160 desa Open Defecation Free (ODF) atau telah Stop BABS dan meningkat mencapai lebih dari 500 desa ODF di tahun 2008.
Dengan fokus pada pembangunan target akses sanitasi baik, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Kepmenkes No.852 tahun 2008 tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) dan diperkuat dengan Permenkes No. 3 Tahun 2014, kemajuan akses sanitasi terus mengalami peningkatan dari 32,72% di tahun 2005 mencapai 65,33% pada Maret 2017. Keberhasilan STBM tidak lepas dari pendekatan strategis dengan meliputi 3 komponen saling mendukung atau disebut STBM Triangle, yaitu; 1) Peningkatan kebutuhan sanitasi; 2) Penciptaan lingkungan kondusif; 3) Peningkatan penyediaan akses sanitasi.
“Kemajuan STBM meningkatkan program sanitasi di wilayah Indonesia, setelah diuji dari tahun 2005 sampai Maret 2017 program STBM terus mengalami peningkatan yang signifikan sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan masyarakat di Indonesia.” Tutur Menkes.
Saat ini, rasio masyarakat yang melaksanakan STBM per tanggal 9 Februari 2017 dengan menggunakan biaya Pemerintah telah mencapai 34.000 desa dengan rincian 8000 desa terverifikasi SBS; 4800 potensi desa SBS perlu diverifikasi; 21.200 desa/kelurahan target SBS.
“Dengan target Universal Akses yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 diharapkan seluruh masyarakat Indonesia harus sudah memiliki akses air minum dan sanitasi layak pada tahun 2019.” Jelas Dirjen Kesmas Kemenkes RI
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected]
