Pelapor Khusus terkesan dengan kemitraan Klinik Walihole di Waena, Jayapura. Kemitraan antara pemerintah dengan tokoh agama dan komunitas di tingkat lokal dan internasional memberikan solusi penyediaan akses perawatan terhadap penyandang HIV/AIDS dan TBC. Dr. Dainius Puras, Pelapor Khusus Dewan HAM PBB untuk Hak atas kesehatan (SR on Health) mengharapkan praktek baik ini dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia dan menjadi contoh bagi negara lain.
“Very impressive!” demikian kesan Dainius Puras dalam kunjungannya di Klinik Walihole, Jumat, 31 Maret 2017. Kunjungan Pelapor Khusus ke Klinik Walihole ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi ke Papua sejak 31 Maret 2017 – 1 April 2017.
Selain Klinik Walihole, Dainius Puras juga melakukan kunjungan ke Puskesmas Harapan Sentani dan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (RS Dok II). Pelapor Khusus juga menyampaikan apresiasinya terhadap puskesmas yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di Indonesia umumnya, dan secara khusus di Papua yang memiliki tantangan geografis yang sangat besar.
Di sela-sela kunjungannya, Pelapor Khusus juga melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua. Dalam diskusi yang berlangsung secara terbuka, Puras telah mendengarkan paparan tentang berbagai capaian, tantangan dan way forward dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan di Papua. Pelapor Khusus juga telah memberikan pandangan dan saran terkait praktek terbaik dalam isu-isu kesehatan yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia.
Sesuai mandatnya, Dainius Puras telah mengangkat sejumlah isu antara lain pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), jaminan kesehatan nasional (BPJS), angka kematian ibu dan anak, pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan, HIV/AIDS, kesehatan mental, dan penanganan pengguna narkotika.
Puras juga menyampaikan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Secara khusus, yang bersangkutan memberikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Daerah antara lain dalam penerbitan “Kartu Papua Sehat” yang menyediakan skema pembiayaan khusus bagi masyarakat asli Papua diluar BPJS. Lebih lanjut, Puras juga terkesan oleh upaya yang ditempuh oleh pemerintah Papua dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil antara lain melalui pembentukan “Tim Kaki Telanjang” dan “Tim Ketok Pintu Layani dengan Perasaan”.
Namun demikian, Ia menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang memerlukan kerjasama diantara pemangku kepentingan antara lain dalam pengurangan angka kematian ibu dan anak dan masih tingginya rasio pengidap HIV/AIDS.
Hasil kunjungan Pelapor Khusus nantinya akan berupa report yang berisikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia guna mendorong upaya pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tanah air.
Kunjungan Puras ke Jayapura merupakan rangkaian dari kunjungan Pelapor Khusus ke Indonesia, 22 Maret – 3 April 2017.
Sebelumnya, Pelapor Khusus telah mengadakan kunjungan di Jakarta, Padang, dan Labuan Bajo, untuk meninjau berbagai fasilitas dan pelayanan kesehatan di keempat daerah tersebut. Mengakhiri kunjungannya, Pelapor Khusus akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan menggelar Konferensi Pers pada 3 April 2017.
Kunjungan Puras ke Papua adalah salah satu program yang Pemerintah Indonesia susun. Puras telah secara langsung berinteraksi dengan para penyedia pelayanan kesehatan, aparatur daerah dan wakil Gereja serta ormas. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan komitmen yang jelas tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kesehatan di seluruh wilayahnya, dengan masing-masing kondisi dan tingkat kemajuannya. Kunjungan Puras juga untuk memperkuat kapasitas negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk di propinsi yang dikunjunginya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarskat Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223003, dan alamat email [email protected].
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
Oscar Primadi
