Jakarta, 11 Mei 2017
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendapat penghargaan dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award yang memberikan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola kepegawaian pusat dan daerah. Dalam gelaran tersebut Kemenkes RI didaulat menjadi Pengelola Kepegawaian Terbaik Kedua Tingkat Kementerian Besar, bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ada di posisi pertama, bersama-sama Kementerian Keuangan di posisi ketiga, Kementerian Perhubungan di posisi keempat, dan Kementerian Pertanian di posisi kelima.
Kategori penghargaan lainnya dalam ajang BKN Award, antara lain Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian Kecil, diraih oleh: 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3) Kementerian Koordinator BIdang Politik, Hukum dan Keamanan; 4) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan 5) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Lembaga Non Kementerian, diraih oleh: 1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG); 3) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); 4) Badan SAR Nasional; dan 5) Kepolisian Negara.
Kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Provinsi, diraih oleh: 1) DI Yogyakarta; 2) Jawa Barat; 3) Jawa Timur; 4) Kalimantan Selatan; dan 5) Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik tingkat Kota/Kabupaten diraih oleh 15 Kabupaten berikut: Kabupaten Banggai; Kabupaten Banyuwangi; Kota Semarang; Kota Sorong; Kota Ternate; Kota Banda Aceh; Kota Bantaeng; Kabupaten Buleleng; Kabupaten Sleman; Kabupaten Tobasa; Kota Blitar; Kota Kotamobagu; dan Kota Tarakan.
Pemberian penghargaan BKN Award merupakan salah satu agenda dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2017, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Jakarta Conventon Center (JCC), Rabu (10/5). Pada kesempatan tersebut, Wapres Jusuf Kalla mengingatkan agar seluruh jajaran birokrasi, baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa melalui pelayanan publik yang efektif, terutama di dalam era transformasi digital yang justru semangatnya adalah untuk selalu mempermudah pelayanan.
Hal senada juga disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, dalam paparannya mengatakan bahwa birokrasi harus efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Diperkuat dengan pernyataan Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada seluruh birokrat pusat dan daerah agar setiap aparatur sipil negara (ASN) harus siap terhadap perubahan, khususnya dalam percepatan layanan melalui teknologi.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, dan alamat email [email protected].
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
