Banjarmasin, 14 Juni 2017
Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Hal ini sebagai tindak lanjut atas Instrusksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Germas. Selain kampanye Germas, Prov. Kalsel juga terus menigkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), meningkatkan pengetahuan mengetahuan tentang gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif dan aktifitas fisik serta meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas.
“Hal ini dilakukan untuk mempercepat dan mensinergikan hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif, meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit”, jelas Rudi Resnawan Wakil Gubernur Prov. Kalimantan Selatan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 diselenggarakan di Banjarmasin (14/6). Rakerkesda yang berlangsung ada tanggal 13 sd 15 Juni2017 mengangkat tema “Bergerak Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah mewujudkan Banua Sehat“. Acara yang dibuka Menkes ini dihadiri Pejabat Eselon II dari Kementerian Kesehatan, kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten se-Kalimantan Selatan serta Bupati dan Walikota Sekalimantan Selatan.
Pada Kesempatan tersebut Menkes mengatakan berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) hasil Risekesdas tahun 2013, terlihat dimana posisi kemajuan pembangunan kesehatan antar provinsi dan antar kabupaten/kota.
Dari 30 indikator kesehatan yang berasal dari Riskesdas 2013 tergambar beberapa kelompok indikator kesehatan daerah. Indikator ini terbagi dalam indikator kesehatan Balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular dan penyakit menular, serta kesehatan lingkungan.
Berdasarkan hal tersebut keluar angka yang dapat menggambar peringkat provinsi dan kabupaten/kota yang diharapkan dapat memotivasi daerah untuk selalu meningkatkan capaian dalam bidang kesehatan, termasuk mencari teroboran dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dari 30 indicator yang masuk dalam Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 24 indicator dengan “raportnya merah”. Kondisi ini menempatkan Prov. Kalsel menduduki posisi ke-31 dari 34 provinsi.
Menanggapi posisi ini, Menkes mengingatkan Pemda Prov. Kalsel untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Ini harus didukung penuh oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga kondisi kesehatan warga Kalsel, akan terus membaik,” kata Menkes.
Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan yang juga hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut mengatakan, berbagai program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat telah dilakukan.
Beberapa program yang kini terus diupayakan adalah, terpenuhinya satu desa satu bidan, untuk menekan angka kematian ibu dana anak.
“Keberadaan bidan dan tim kesehatan lain yang turun ke desa, diharapkan akan mampu mengubah pola pikir masyarakat sekaligus mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama saat masyarakat memerlukan pertolongan dengan cepat,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan M. Muslim mengatakan, masih rendahnya IPKM Kalsel, karena masih banyaknya indikator kesehatan yang belum terpenuhi.
Faktor penyebab rendahnya IPKM Kalsel antara lain, masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi, kasus gizi buruk juga masih cukup banyak, masalah pola hidup masyarakat yang kurang memperhatikan masalah kesehatan dan lingkungan.
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yaitu indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan, dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Potensi Desa (Podes).
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ‘Halo Kemkes’ melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].
Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi,MPH
NIP. 196110201988031013
