Jakarta, 17 Januari 2017
Pemerintah Daerah di Jawa Timur menyatakan perang terhadap difteri. Komitmen ini tercermin pada rapat koordinasi antara Gubernur Prov. Jatim dan Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, hari ini di Surabaya (17/1). Rakor yang dihadiri seluruh Bupati dan Walikota, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda, Kepala Keuangan, BPKD dan Direktur Rumah Sakit se Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan optimisme Jatim untuk dapat mengendalikan KLB Difteri.
Sebagaimana diketahui kasus Difteri di Indonesia paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur. Jumlahnya mencapai 48%. Ditemukannya kasus difteri ini menunjukan bahwa kinerja surveilans di Jawa Timur sangat baik dalam menemukan secara dini sehingga kasus dapat ditangani secara dini.
Sekjen Kemenkes RI Untung Suseno Sutarjo mengapresiasi upaya Pemprov Jatim untuk menyukseskan ORI Difteri. Menurut dr. Untung, ORI penting dalam penanggulangan KLB Difteri di Jawa Timur untuk memutus mata rantai penularan dan memberikan kekebalan dan membentuk herd immunity di masyarakat.
“Daerah di pulau Jawa sangat berisiko untuk terjadinya KLB Difteri karena kepadatan penduduk dan tingginya mobilitas penduduk,” ungkap dr. Untung.
Ditambahkan, pada program jangka panjang, Pemda diharapkan mensosialisasikan ke seluruh masyarakat tentang pentingnya imunisasi rutin. “Tidak cukup hanya pada waktu bayi karena tingkat perlindungan turun saat anak usia Balita, sehingga harus diberikan imunisasi ulang pada saat usia Baduta dan saat sekolah,” jelas dr. Untung.
Pada kesempatan tersebut, dr. Untung mengingatkan pentingnya coldchain yang sesuai standar untuk menjaga kualitas vaksin. Selain itu petugas imunisasi yang sudah dilatih di tingkat Puskesmas maupun Pustu agar jangan terlalu cepat dipindah.
Dalam kegiatan ORI, Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) menyediakan logistik vaksin kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdampak difteri. Dalam hal ini PT Biofarma selaku penyedia vaksin telah mengutamakan kebutuhan dalam negeri untuk pelaksanaan ORI dan mengurangi ekspor ke negara lain.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Sukarwo mengakui bahwa ada anomali di Provinsi Jawa Timur. Di satu sisi Jawa Timur memiliki data demografi dan prestasi pembangunan yang bagus dan baik namun di sisi lain ada masalah kesehatan yang muncul, termasuk KLB Difteri ini.
Pada pertemuan tersebut, Gubernur mengajak semua Bupati dan Walikota agar mensukseskan kegiatan ORI difteri tahun 2018 ini. Gubernur mengimbau agar seluruh Bupati dan Walikota menyatakan KLB difteri di daerahnya sehingga dana darurat yang ada di Pemda dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan KLB Difteri (ORI). Selanjutnya Gubernur akan membuat pernyataan KLB Provinsi Jawa Timur apabila seluruh Bupati dan Walikota menyatakan KLB sehingga dana darurat yang ada di provinsi juga dapat digunakan untuk kegiatan ORI.
“Provinsi akan membuat Posko, menyediakan tenaga yang dibutuhkan demikian juga kabupaten kota,” tegasnya.
Prof. Ismoedijanto yang hadir dalam Rakor ini mengingatkan kembali soal Difteri. Difteri terjadi karena adanya immunity gap di masyarakat. “Jalan agar kita terhindar dari KLB ini adalah meningkatkan cakupan imunisasi rutin baik pada bayi, Baduta maupun anak sekolah,” jelasnya.
ORI di Jatim
ORI di Jatim untuk putaran 1 akan dilaksanakan mulai Februari 2018. Diperkirakan sasaran ORI mencapai 10,7 juta anak usia 1 tahun – <19 tahun. Vaksin ORI akan dikirimkan ke Jatim pada minggu keempat Januari 2018. Adapun kebutuhan dana mencapai 89 milyar akan ditanggung bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
Usai Rakor ini, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Bappeda langsung melanjutkan rapat teknis pelaksanaan ORI dengan membuat rencana aksi, menghitung kebutuhan biayanya, serta membuat timeline pelaksanaannya yang selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Kesehatan.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (gi)
Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP. 196110201988031013
