Sehat Negeriku
No Result
View All Result
Kamis, 09/02/2023
  • Beranda
  • Rilis Sehat
  • Foto Sehat
  • Video Sehat
  • Infografis
  • Komik Sehat
  • Blog Sehat
  • Mediakom
Langganan Newsletter
  • Beranda
  • Rilis Sehat
  • Foto Sehat
  • Video Sehat
  • Infografis
  • Komik Sehat
  • Blog Sehat
  • Mediakom
No Result
View All Result
Sehat Negeriku
No Result
View All Result

Prov. Jatim Siapkan ORI Difteri Bulan Depan

Rokom by Rokom
18 Januari 2018
Reading Time: 2 mins read
A A
0
blank
Bagikan di FacebookBagikan di WhatsappBagikan di Line

Jakarta, 17 Januari 2017

Pemerintah Daerah di Jawa Timur menyatakan perang terhadap difteri. Komitmen ini tercermin pada rapat koordinasi antara Gubernur Prov. Jatim dan Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, hari ini di Surabaya (17/1). Rakor yang dihadiri seluruh Bupati dan Walikota, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda, Kepala Keuangan, BPKD dan Direktur Rumah Sakit se Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan optimisme Jatim untuk dapat mengendalikan KLB Difteri.

Sebagaimana diketahui kasus Difteri di Indonesia paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur. Jumlahnya mencapai 48%. Ditemukannya kasus difteri ini menunjukan bahwa kinerja surveilans di Jawa Timur sangat baik dalam menemukan secara dini sehingga kasus dapat ditangani secara dini.

Sekjen Kemenkes RI Untung Suseno Sutarjo mengapresiasi upaya Pemprov Jatim untuk menyukseskan ORI Difteri. Menurut dr. Untung, ORI penting dalam penanggulangan KLB Difteri di Jawa Timur untuk memutus mata rantai penularan dan memberikan kekebalan dan membentuk herd immunity di masyarakat.

“Daerah di pulau Jawa sangat berisiko untuk terjadinya KLB Difteri karena kepadatan penduduk dan tingginya mobilitas penduduk,” ungkap dr. Untung.

Ditambahkan, pada program jangka panjang, Pemda diharapkan mensosialisasikan ke seluruh masyarakat tentang pentingnya imunisasi rutin. “Tidak cukup hanya pada waktu bayi karena tingkat perlindungan turun saat anak usia Balita, sehingga harus diberikan imunisasi ulang pada saat usia Baduta dan saat sekolah,” jelas dr. Untung.

Pada kesempatan tersebut, dr. Untung mengingatkan pentingnya coldchain yang sesuai standar untuk menjaga kualitas vaksin. Selain itu petugas imunisasi yang sudah dilatih di tingkat Puskesmas maupun Pustu agar jangan terlalu cepat dipindah.

Dalam kegiatan ORI, Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) menyediakan logistik vaksin kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdampak difteri. Dalam hal ini PT Biofarma selaku penyedia vaksin telah mengutamakan kebutuhan dalam negeri untuk pelaksanaan ORI dan mengurangi ekspor ke negara lain.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Sukarwo mengakui bahwa ada anomali di Provinsi Jawa Timur. Di satu sisi Jawa Timur memiliki data demografi dan prestasi pembangunan yang bagus dan baik namun di sisi lain ada masalah kesehatan yang muncul, termasuk KLB Difteri ini.

Pada pertemuan tersebut, Gubernur mengajak semua Bupati dan Walikota agar mensukseskan kegiatan ORI difteri tahun 2018 ini. Gubernur mengimbau agar seluruh Bupati dan Walikota menyatakan KLB difteri di daerahnya sehingga dana darurat yang ada di Pemda dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan KLB Difteri (ORI). Selanjutnya Gubernur akan membuat pernyataan KLB Provinsi Jawa Timur apabila seluruh Bupati dan Walikota menyatakan KLB sehingga dana darurat yang ada di provinsi juga dapat digunakan untuk kegiatan ORI.

“Provinsi akan membuat Posko, menyediakan tenaga yang dibutuhkan demikian juga kabupaten kota,” tegasnya.

Prof. Ismoedijanto yang hadir dalam Rakor ini mengingatkan kembali soal Difteri. Difteri terjadi karena adanya immunity gap di masyarakat. “Jalan agar kita terhindar dari KLB ini adalah meningkatkan cakupan imunisasi rutin baik pada bayi, Baduta maupun anak sekolah,” jelasnya.

ORI di Jatim

ORI di Jatim untuk putaran 1 akan dilaksanakan mulai Februari 2018. Diperkirakan sasaran ORI mencapai 10,7 juta anak usia 1 tahun – <19 tahun. Vaksin ORI akan dikirimkan ke Jatim pada minggu keempat Januari 2018. Adapun kebutuhan dana mencapai 89 milyar akan ditanggung bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota.

Usai Rakor ini, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Bappeda langsung melanjutkan rapat teknis pelaksanaan ORI dengan membuat rencana aksi, menghitung kebutuhan biayanya, serta membuat timeline pelaksanaannya yang selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (gi)

Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat

drg. Oscar Primadi, MPH
NIP. 196110201988031013

ShareSendShare
Rokom

Rokom

Redaksi Sehat Negeriku

Informasi Terkait

blank

Awas! Beredar Surat Palsu Mengatasnamakan Kementerian Kesehatan Terkait Pengembangan Program SATU SEHAT

9 Februari 2023
blank

RSCM Masuk Peringkat 36 The Most Reputable Academic Medical Center 2023

8 Februari 2023
blank

Kemenkes Kejar Target Semua RS Bisa Layani Pasien Kanker

7 Februari 2023
blank

Dukung Peningkatan Layanan Jantung Anak di Indonesia, IDAI-PERKI Tandatangani MoU

6 Februari 2023
blank

Deteksi Dini Stroke, RS PON Hadirkan Layanan Unggulan Brain Check Up

7 Februari 2023
blank

Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut Pada Anak, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif

6 Februari 2023
Next Post
blank

Menkes Minta Produksi Vaksin untuk Difteri Dipercepat

blank

Kemenkes dan DPR Pantau Pengendalian Difteri di Sumatera Barat

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tweet oleh @KemenkesRI
Berita Utama

Indonesia Sampaikan Kesiapan Kolaborasi dalam Pembahasan Isu Kesehatan Presidensi G20 Tahun 2022

13 September 2021
Berita Utama

Kemenkes Tingkatkan Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut Yang Aman Dari Penularan COVID-19

12 September 2021
Berita Utama

Wamenkes Dante Minta Masyarakat Waspadai Lonjakan Kasus COVID-19

11 September 2021
Berita Utama

Belajar dari Pandemi COVID-19, Menkes Ingatkan Pentingnya Perencanaan Pembangunan yang Memperhatikan Aspek Kesehatan dan Lingkungan

11 September 2021

Rekomendasi Artikel

blank

Sertifikat Vaksin & Data Bermasalah? Ini Solusinya

14 Agustus 2021
blank

Terlambat Vaksinasi COVID-19 Dosis Kedua Tidak Akan Pengaruhi Efektivitas Vaksin

3 Agustus 2021
blank

Kemenkes Tegaskan Vaksin Moderna Hanya untuk Booster Nakes dan Publik yang Belum Pernah Menerima Vaksin COVID-19

13 Agustus 2021

Berita Populer

  • blank

    Penerima Vaksinasi COVID-19 dapat Registrasi via WA

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Vaksin COVID-19 Merek Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax Tidak Dapat Dipergunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemerintah Tetapkan Batasan Tarif Pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Vaksin AstraZeneca Aman, Penghentian Sementara Hanya Pada Kelompok CTMAV547

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Virus Corona Varian Baru B.117, B.1351, B.1617 Sudah Ada di Indonesia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Sehat Negeriku

Sehat Negeriku adalah kanal berbagi informasi tentang kegiatan Kementerian Kesehatan, baik berupa rilis yang dikeluarkan Kemenkes, dokumentasi foto dan video, maupun tulisan ringan seputar info-info kesehatan.

Jejaring Website Terkait

  • Kementerian Kesehatan RI
  • Biro Komyanmas

Informasi Lainnya

  • Tentang Sehat Negeriku
  • Peta Situs
blank
Infografis

Hari Tanpa Tembakau Sedunia

31 Mei 2019
blank
Infografis

Lebaran Sehat

19 Februari 2019
blank
Infografis

Mudik Sehat dan Aman

19 Februari 2019
blank
Infografis

Lansia Indonesia

19 Februari 2019
blank
Infografis

Sahur Sehat

19 Februari 2019

© 2021 Sehat Negeriku - Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Rilis Sehat
  • Foto Sehat
  • Video Sehat
  • Infografis
  • Komik Sehat
  • Blog Sehat
  • Mediakom
Langganan Newsletter

© 2021 Sehat Negeriku - Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI.