Jakarta, 13 Februari 2018
Kesehatan, faktor yang sangat fundamental ini memiliki daya ungkit, salah satunya faktor gizi di samping sanitasi, akses air bersih dan faktor ekonomi. Investasi gizi merupakan pondasi untuk pembangunan manusia Indonesia. Terpenuhinya kebutuhan gizi mempengaruhi kualitas generasi bangsa.
“Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan generasi yang berkualitas. Pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupannya merupakan daya ungkit yang utama,” tutur Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek, saat memberikan keynote speech pada Rapat Koordinasi Nasional Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2018 di salah satu hotel di Kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa siang (13/2).
Menkes mengatakan bahwa pemenuhan gizi menghindarkan anak dari risiko stunting. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis yang menyebabkan tinggi badan anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi tidak hanya terjadi sejak bayi, lebih jauh sebelumnya perempuan harus memperhatikan kecukupan nutrisi sejak janin masih berada di dalam kandungan. Terlebih, saat ini hampir di semua provinsi masih dilaporkan permasalahan Balita dengan gizi kurang.
“Kegagalan saat tumbuh, menyebabkan gagal berkembang, maka dikhawatirkan kegagalan metabolisme sehingga mendekatkan anak pada risiko terkena penyakit tidak menular (PTM)”, imbuh Menkes.
Pada Rakornas yang dibukan Menko PMK tersebut, Menkes berpesan kepada para peserta pertemuan agar pemenuhan gizi anak perlu menitikberatkan kepada dua faktor, antara lain pendidikan bagi perempuan dan pola asuh. Karena menurut Menkes, perempuan harus sehat dan berpengetahuan, mendidik dan memberi makanan yang tepat bagi anaknya.
“Perempuan harus berpengetahuan. Bagaimana mereka mendidik dan memberi makanan yang tepat bagi anaknya. Perempuan boleh berkarya tapi harus tetap mengutamakan kesehatan diri dan keluarganya”, tandas Menkes.
Perkuat Integrasi Lintas Sektor di Kampung KB
Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dalam pembukaan Rakornas KKBPK menyatakan bahwa kampung KB merupakan lokus upaya untuk membangun keluarga kecil sejahtera yang membutuhkan integrasi program lintas sektor.
Menurutnya, keluarga berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera.
“Keluarga yang sejahtera tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kelahiran anak saja, akan tetapi berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga”, tutur Puan.
BKKBN memiliki petugas lapangan KB dan pendamping kader memiliki potensi di dalam mengawal pembinaan keluarga Indonesia. Pendamping dan petugas lapangan BKKBN diharapkan mampu memastikan bahwa keluarga-keluarga yang didampinginya mampu mengakses layanan-layanan yang telah disediakan.
“Melalui pendamping lapangan, keluarga diharapkan dapat dioptimalkan dalam mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan, pemberdayaan ibu, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan perilaku hidup sehat dan pola gizi yang baik”, imbuh Puan.
Menko PMK juga berpesan agar selain melakukan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi dan kelahiran anak, pendamping dan petugas lapangan BKKBN diharapkan mampu juga menjadi pendamping untuk menyukseskan program-program pemerintah utamanya yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan program keluarga harapan. (myg)
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].(myg)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
