Jakarta, 19 Februari 2018
Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) melantik empat pejabat tinggi madya dan empat pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan di Ruang Leimena Kemenkes, Senin sore (19/2).
Ketiga pejabat tinggi madya yang dilantik adalah: 1) drg. Oscar Primadi, MPH sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkes RI; 2) dr. Anung Sugihantono, M.Kes, sebagai Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI; dan 3) dr. H. M. Subuh, MPPM, sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan.
“Saya ucapkan selamat, semoga Saudara bisa bekerja lebih keras dalam mengemban amanah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dengan pendekatan keluarga”, tutur Menkes.
Kepada Irjen yang baru dilantik, Menkes berpesan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) berperan strategis dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Peran tersebut akan dapat dijalankan apabila Itjen sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tidak hanya melaksanakan fungsi audit, namun harus mampu memberikan asistensi yang memadai sebagai upaya preventif terhadap berbagai permasalahan di lingkungan Kemenkes.
“Tidak hanya mengawal opini WTP (baca: wajar tanpa pengecualian), tetapi harus mampu meningkatkan peran Itjen sebagai pembina, katalisator dan jaminan kualitas mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan terutama pengawasan terhadap segala bentuk penyimpangan atau KKN (baca: korupsi, kolusi dan nepotisme)”, ujar Menkes.
Selanjutnya, Menkes menyoroti munculnya berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks belakangan ini, Menkes berpesan kepada Dirjen P2P Kemenkes yang baru saja dilantik untuk mengubah paradigma lama dengan melakukan integrasi program sehingga muncul berbagai inovasi dalam pengambilan keputusan pengendalian penyakit secara cermat dan cepat.
“Tingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap semua program-program yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit. Buatlah early warning system terhadap berbagai jenis penyakit yang memiliki fokus KLB dan tangani segera”, pesan Menkes.
Sementara itu, Menkes juga berpesan kepada Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan bahwa secara nyata ada korelasi yang jelas antara kesehatan dan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam bidang kesehatan yang mendorong efisiensi juga harus tetap memperhatikan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan.
“Kesehatan mempengaruhi ekonomi, dan sebaliknya ekonomi mempengaruhi kesehatan”, tandasnya.
Bersamaan dengan momen tersebut, Menkes juga melantik empat pejabat tinggi pratama, yaitu: 1) dr. Edi Sampurno, Sp.P, MM, sebagai Direktur Utama RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung, Ditjen Yankes Kemenkes; 2) Drs. Syamsuri, MM, M. AK, Direktur Keuangan dan Administrasi Umum RS Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Ditjen Yankes Kemenkes; 3) drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid sebagai Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P Kemenkes; dan 4) dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, Dsc, sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Ditjen P2P Kemenkes.
Pada kesempatan yang sama, Menkes juga melantik dr. Donald Pardede, MPPM, sebagai Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Sorry nih, hanya meluruskan saja… Klo pasien punya BPJS ga akan diminta uang muka..
Jadi program ini memang program BPJS .
Enggak ada yg baru kok.