Ambon, 8 April 2019
Provinsi Maluku dengan kondisi geografis yang berwujud gugus pulau menjadi tantangan tersendiri bagi pelayanan kesehatan. Beberapa permasalahan yang pelik dihadapi oleh Provinsi Maluku seperti biaya transportasi yang tinggi, distribusi logistik yang tidak merata, serta kondisi alam yang tidak mendukung.
“Pelayanan kesehatan di gugus pulau ini harus memiliki terobosan dan strategi tersendiri untuk menuntaskan permasalahan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatal (AKN). Mengingat dari segi transportasi, kondisi alam dan rentang kendali yang kurang mendukung,” kata Nila Moeloek saat menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Maluku pada Senin (8/4) di Kota Ambon.
Akan tetapi, berbagai permasalahan yang dihadapi tidak mematikan semangat dalam membangun pelayanan kesehatan yang lebih baik. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh dinas kesehatan Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku untuk mengentaskan 5 isu prioritas kesehatan nasional, salah satunya penurunan AKI dan AKN. Neonatal Disorders masih menduduki peringkat 3 DALY Lost di Provinsi Maluku.
Dalam penurunan jumlah AKI, Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki inovasi yang patut diacungi jempol . Pada tahun 2014, Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapatkan predikat Pelita Nusantara dalam MDGs melalui inovasi Rumah Tunggu Kehamilan dan Kelahiran. Rumah Tunggu dibentuk pada tahun 2007, dan disosialisasikan pada tahun 2009.
“Rumah tunggu berstrategi gugus pulau ini dilakukan dengan mendatangkan ibu H-7 (pra salin) dan H+7 (pasca persalinan). Proses ini dan penguatan sistemnnya dilakukan di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED),” kata Juliana Ch. Ratuanak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Juliana menjelaskan bahwa di Puskesmas PONED sudah ditempatkan dokter, perawat, dan bidan yang terampil, berpengalaman dan capable dalam mengambil keputusan. “Uji coba Rumah Tunggu dilakukan selama 3 tahun berturut-turut yang menghasilkan perubahan jumlah AKI yang turun secara signifikan. Bahkan jumlah AKI pada tahun 2017 mencapai angka 0,” tutur Juliana.
“Kami juga menegaskan Rumah Tunggu bukan untuk persalinan. Persalinan tetap di Fasyankes, dengan tenaga kesehatan dan alat kesehatan yang mumpuni. Terima kasih Kementerian Kesehatan, dengan pembangunan kesehatan di perbatasan membuat kita semakin percaya diri untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ujar Juliana
Potret Pelayanan Kesehatan di Kepulauan Tanimbar
Bukan persoalan yang mudah bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terdiri dari 100 pulau untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, bukan berarti semangat melayani masyarakat redup karena kendala-kendala tersebut.
“Kami (Dinkes Kabupaten Kepulauan Tanimbar) melakukan pendekatan pelayanan kesehatan yang berbasis gugus pulau yang terbagi menjadi dua gugus, yaitu Tanimbar Utara dan Tanimbar Selatan,” kata Juliana. Penguatan sistimnya dengan 3 hal pokok yaitu pemenuhan SDM, penguatan sarana dan prasarana kesehatan serta informasi transportasi.
Juliana mengaku cukup terbantu dengan pembangunan puskesmas di DTPK dan sarana transportasi laut yang mumpuni. “Jika dahulu proses rujukan bisa memakan waktu 7-8 jam, sekarang hanya 2 jam saja. Tentunya didukung dengan penguatan sistem pelayanan kesehatan di gugus pulau,” tambahnya.
“Meskipun gugus kepulauan ini menjadi tantangan bagi kami, kami tetap semangat karena dukungan dari pusat, provinsi dan daerah,” tutup Juliana saat Rakerkesda Provinsi Maluku.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.(Tal)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
