Jakarta, 26 Juli 2021
Sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai saat ini telah terjadi lonjakan kebutuhan obat terapi COVID-19 yang tinggi dari kebutuhan obat-obatan. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan lonjakan tersebut mencapai sekitar 12 kali lipat, sehingga perlu peningkatan kapasitas produksi obat.
“Kami menyadari ini (lonjakan kebutuhan obat). Kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman di Gabungan Pengusaha Farmasi dan sudah mempersiapkan dengan mengimpor bahan baku obat, memperbesar kapasitas produksi, serta mempersiapkan juga distribusinya,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (26/7).
Butuh waktu antara 4 sampai 6 minggu agar kapasitas produksi obat dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan peningkatan obat-obatan sebanyak 12 kali lipat.
“Mudah-mudahan di awal Agustus nanti beberapa obat-obatan yang sering dicari masyarakat misalnya Azithromycin, Oseltamivir, maupun Favipiravir itu sudah bisa masuk ke pasar secara lebih signifikan,” ucap Menkes.
Untuk Azithromycin saat ini ada 11,4 juta stok secara nasional, 20 pabrik bakal memproduksi obat tersebut. Sehingga kapasitas produksi Azithromycin sebenarnya mencukupi namun terkendala hambatan pada distribusi.
Kendati demikian, Menkes telah berkoordinasi dengan pihak Gabungan Pengusaha Farmasi untuk memastikan agar obat Azithromycin bisa segera tersedia di apotek – apotek.
Khusus untuk Favipiravir stok nya hingga saat ini ada sekitar 6 juta di seluruh Indonesia. Ada beberapa produsen dalam negeri yang akan segera meningkatkan kapasitas produksi obat tersebut, termasuk PT. Kimia Farma yang bisa memproduksi 2 juta obat Favipiravir per hari. Tak hanya itu, rencananya PT Dexa Medica dikabarkan akan impor 15 juta Favipiravir di bulan Agustus.
“kita akan impor juga 9,2 juta dari beberapa negara mulai bulan Agustus, dan ada pabrik baru rencananya yang mulai Agustus juga akan produksi 1 juta Favipiravir setiap hari, dan diharapkan nanti di bulan Agustus kita sudah punya kapasitas produksi dalam negeri antara 2 sampai 4 juta tablet per hari yang bisa memenuhi kebutuhan,” kata Menkes.
Sedangkan stok Oseltamivir, lanjut Menkes, ada stok sampai bulan Agustus sekitar 12 juta. Azithromycin, Oseltamivir, maupun Favipiravir adalah 3 obat yang diproduksi dalam negeri.
Ada tiga obat lain yang belum bisa diproduksi dalam negeri yang sangat bergantung kepada ekspor seperti Remdesivir, Actemra, dan Gamaras.
“Ini adalah obat-obatan yang di seluruh dunia juga sedang short supply karena semua orang membutuhkan obat-obat ini. Saya sampaikan rencananya untuk Remdesivir Juli ini akan datang, kita bisa impor 150 ribu dan Agustus kita akan impor 1,2 juta. Sekarang kita sudah dalam proses untuk bisa membuat Remdesivir di dalam negeri,” ucap Menkes.
Untuk Actemra, obat obat tersebut sangat terkenal karena harganya kisaran 50 an juta sampai ratusan juta, padahal harga sebenarnya di bawah 10 juta.
“Juli ini kita akan kedatangan 1.000 vial, Agustus kita akan mengimpor 138 ribu vial. Gamaras kita akan impor 26.000 bulan Juli ini dan akan impor lagi 27.000 bulan Agustus,” kata Menkes.
“Jadi obat ini (Azithromycin, Oseltamivir, Favipiravir, Remdesivir, Actemra, dan Gamaras) adalah obat yang harus diberikan dengan resep dokter. Untuk 3 obat seperti Gamaras, Actemra, dan Remdesivir itu harus disuntikkan dan hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Jadi tolong biarkan obat-obatan ini digunakan sesuai dengan prosedur,” tambah Menkes.
Masalahnya banyak masyarakat yang membeli obat-obat tersebut untuk dijadikan stok di rumah. Padahal obat-obat itu seharusnya dipakai sebagai resep untuk orang yang sakit.
“Jadi kami minta tolong agar biarkan obat ini benar-benar dibeli oleh orang yang membutuhkan bukan dibeli untuk kita sebagai stok. Kasihan teman-teman kita yang membutuhkan,” ucap Menkes.
Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
