Bali, 14 November 2022
Dana pandemi menjadi upaya global untuk meningkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) pandemi. Butuh pembiayaan yang cukup, dan berkelanjutan untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini dapat menjadi peluang bagi sektor swasta untuk ikut berkontribusi lebih banyak.
“Sektor swasta berperan penting dalam keberhasilan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Mayoritas anggota G20, negara yang diundang, dan sejumlah sektor swasta telah berkomitmen untuk berkontribusi pada pandemic fund,” ujar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada diskusi panel Kolaborasi pemerintah dan sektor bisnis untuk kesejahteraan dan kemakmuran global, Minggu (13/11) di Bali.
Total dana pandemi yang berhasil dikumpulkan oleh para pendonor telah mencapai 1,4 miliar USD. Sektor swasta diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar, bersama dengan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat, dalam memperkuat keamanan kesehatan global.
“Kami siap dan senang menyambut keterlibatan yang lebih besar dari sektor swasta dalam inisiatif global ini,” ucap Menkes Budi.
Sebagaimana dibahas dalam pertemuan Menteri Kesehatan (HMM) G20 pada 27-28 Oktober 2022 tentang Memperluas Pusat Manufaktur dan Riset Global untuk PPR Pandemi, akan dilakukan identifikasi kesenjangan kapasitas, dan mengeksplorasi model kolaboratif baru.
Industri memiliki peran penting dalam inovasi teknologi dan manufaktur untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Pengembangan vaksin COVID-19 di masa pandemi tidak akan berhasil tanpa kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan industri.
Perlu dipastikan bahwa hambatan utama yang mengakibatkan ketidakadilan dalam mengakses layanan kesehatan perlu segera diatasi, seperti kelangkaan penanggulangan medis, tidak hanya dengan membuka akses, tetapi juga berkoordinasi dengan organisasi internasional yang relevan dalam meningkatkan kapasitas produksi lokal.
Pertemuan B20 adalah forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. B20 bertujuan untuk memberikan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti rekomendasinya oleh masing-masing kepresidenan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (D2).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
