Bali, 5 Desember 2024
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengusulkan usulan inovatif dalam GAVI Board Meeting yang berlangsung di Bali, Kamis (5/12). Usulan tersebut mencakup reformasi pendanaan dan sistem pengadaan untuk mendukung negara-negara yang telah keluar dari daftar penerima manfaat GAVI.
Selama 22 tahun Indonesia-GAVI berkolaborasi, telah membawa Indonesia bertransisi dari negara pelaksana yang menerima dukungan vaksin dan imunisasi menjadi negara yang membiayai sendiri program vaksinasinya. Dengan demikian Indonesia telah lulus dari program penerima manfaat GAVI.
“Penting untuk menciptakan mekanisme seperti formalisasi alumni GAVI yang memungkinkan negara-negara eks penerima GAVI tetap mendapat dukungan dalam penguatan imunisasi dan pembiayaan,” ujar Menkes Budi.
Model ini, lanjutnya, tidak menggunakan dana GAVI secara langsung, tetapi memperluas basis donatur melalui kontribusi sukarela dari alumni, mirip dengan konsep iuran tahunan di institusi pendidikan tinggi di Amerika.
“Gavi Alumni bukan hanya untuk membuat jaringan negara-negara yang telah mendapat dukungan dari Gavi donatur, tetapi juga membuka kesempatan Gavi untuk menerima donatur dari negara,” ujar
Menkes Budi.
Dengan bergabung ke dalam Pool ini, negara-negara dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif.
Hal ini juga relevan bagi negara-negara kecil yang tidak memiliki daya tawar yang kuat. Integrasi ke dalam Pool Pengadaan memberikan transparansi pada kurva penawaran dan permintaan global.
Ini membantu perusahaan farmasi menetapkan harga secara lebih tepat, mengurangi risiko kerugian, dan mendukung stabilitas pasokan vaksin dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Selain itu, Menkes Budi juga menekankan fungsi katalis GAVI untuk membuka akses pendanaan dari institusi multilateral seperti Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya.
Ketua Dewan GAVI José Manuel Barroso menanggapi usulan Menkes Budi. Barroso mengatakan ide yang disampaikan Menkes Budi sangat menarik dan bisa memicu untuk dipertimbangkan. Namun ide tersebut tidak bisa diputuskan hari ini.
“Saya juga berpikir ada beberapa isu hukum yang perlu dipertimbangkan. Banyak posisi berbeda yang belum siap mengambil keputusan mengenai hal ini hari ini. Itu adalah pandangan saya dengan hati-hati. Meski demikian, ide-ide ini sangat menarik dan layak untuk dikaji lebih lanjut,” ucap Barroso.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email [email protected]. (D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
