Jakarta, 28 Mei 2025
Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dengan memaksimalkan peran kader kesehatan dan program cek kesehatan gratis (CKG) yang telah menjangkau jutaan masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi langkah penting mengingat Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus TBC tertinggi kedua di dunia, setelah India.
Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan bahwa diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus baru TBC di Indonesia setiap tahunnya. Di sisi lain, Indonesia telah berhasil mengidentifikasi sekitar 900 ribu kasus penderita TBC sepanjang tahun ini.
“Tantangan selanjutnya adalah memastikan pasien yang sudah teridentifikasi segera mendapatkan pengobatan yang tuntas,” ujar Prof. Dante dalam Forum _Public Hearing_ bertajuk “Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil”, Rabu (28/5).
Prof. Dante menjelaskan, pengobatan TBC umumnya membutuhkan waktu antara enam hingga sembilan bulan. Namun, pemerintah kini telah menyediakan obat dengan durasi pengobatan yang lebih singkat, sehingga pasien dapat menyelesaikan pengobatan dalam waktu enam bulan.
Peran kader TBC dinilai sangat penting dalam mendampingi pasien agar pengobatan berjalan lancar dan sesuai rencana.
“Kader TBC bertugas mendeteksi dan mengidentifikasi kontak erat pasien, mulai dari keluarga hingga lingkungan sekitar. Jika ditemukan kasus, pasien akan langsung diarahkan untuk memulai pengobatan,” jelas Prof. Dante.
Langkah ini sejalan dengan target penurunan prevalensi TBC di Indonesia, yang salah satunya dicapai melalui deteksi dini dan edukasi mengenai pentingnya menyelesaikan pengobatan secara tuntas.
Pemerintah menilai, pengendalian TBC tidak mungkin dilakukan secara eksklusif hanya oleh negara. Oleh karena itu, pelibatan lintas sektor, khususnya masyarakat melalui kader TBC, menjadi strategi utama.
Selain penguatan kader TBC, pemerintah juga terus menggencarkan program CKG yang telah diluncurkan sejak 10 Februari 2025. Dalam waktu singkat, program ini telah menjangkau lebih dari 6,9 juta warga di berbagai daerah.
Data menunjukkan, sebelum adanya CKG, hanya 39,8% masyarakat yang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Sementara 60,2% lainnya belum pernah memeriksakan diri sama sekali, yang meningkatkan risiko keterlambatan diagnosis berbagai penyakit.
Program CKG menjadi langkah penting untuk mendeteksi lebih awal penyakit kronis seperti gagal ginjal, jantung, diabetes, dan kanker,penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya besar jika tidak ditangani sejak dini.
CKG juga menyasar kelompok rentan, seperti bayi, balita, dan anak sekolah, sebagai upaya mempersiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
“Dengan pemeriksaan kesehatan sejak dini, anak-anak kita akan tumbuh sehat secara fisik dan mental. Ini adalah investasi masa depan bangsa,” tegas Prof. Dante.
Salah satu penerima manfaat CKG, Indri Meti, menyampaikan rasa syukur atas layanan ini.
“Lewat CKG, saya bisa tahu kondisi kesehatan saya, mulai dari tekanan darah, jantung, hingga gigi. Terima kasih kepada pemerintah,” ujarnya.
Dalam forum _Public Hearing_ “Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil”, Kepala Komunikasi Kepresidenan PCO, Hasan Hasbi, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah transparansi pemerintah sekaligus ruang dialog antara masyarakat dan pembuat kebijakan.
“Kami memfasilitasi dialog antara penerima manfaat dengan para pembuat kebijakan. Tujuannya agar umpan balik bisa diterima langsung dan perbaikan program bisa segera dilakukan,” kata Hasan.
Ia juga menekankan pentingnya forum ini untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman yang mungkin terjadi di masyarakat terkait program-program pemerintah.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (D2/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
