Jenewa, 24 Mei 2017
Forum Pangan Asia Pasifik pertama, yang diresmikan hari ini, bertujuan untuk mengedepankan tantangan yang saling berkaitan seputar pangan, kesehatan, dan keberlangsungan lingkungan di regional dengan jumlah populasi terbanyak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan EAT Foundation (EAT) akan bekerja sama untuk menjadi tuan rumah Forum Pangan Asia Pasifik di Jakarta, Indonesia, pada 30-31 Oktober 2017.
Forum Pangan Asia Pasifik akan menjadi forum tingkat regional yang pertama kali diadakan sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan The Decade of Action on Nutrition (2016-2025). Agenda yang dipimpin oleh PBB tersebut menyatakan bahwa konsensus terkait diet dan sistem pangan yang baik memiliki peran penting dalam mencapai agenda Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (SGDs) dan Konsensus Iklim Paris.
“Forum Pangan Asia Pasifik sebagai katalis yang dapat memicu transformasi regional Asia Pasifik dalam mencapai SDGs merupakan harapan terbesar saya”, kata Menteri Kesehatan RI dan sekaligus sebagai anggota tetap Dewan Pengawas EAT Prof. Dr. dr. Nila Juwita Farid Moeloek, SpM(K) di Jenewa, Rabu (24/5).
Indonesia Ambil Peran Terdepan
Forum Pangan Asia Pasifik akan mengedepankan tantangan-tantangan utama terkait dampak perubahan iklim terhadap keberadaan pangan, efek urbanisasi terhadap pola diet dan tantangan ganda malnutrisi.
“Kita harus memahami fakta bahwa kesehatan dan nutrisi tidak dapat dipisahkan dari masalah iklim dan lingkungan,” ungkap Menkes Prof. Nila Moeloek.
Sistem pangan merupakan bagian sentral dari konvergensi strategis. Sebagai salah satu negara dari regional Asia Pasifik yang mempunyai populasi terbanyak, Indonesia terpanggil untuk mengambil peran terdepan dalam mengedepankan kesehatan iklim keberlangsungan dalam pengembangan visi di regional Asia Pasifik.
“Kami menyambut baik kepemimpinan progresif yang ditunjukkan oleh Profesor Nila Moeloek dan Kementerian Kesehatan RI dalam memperjuangkan perubahan dan transformasi di regional Asia Pasifik menuju sistem pangan yang berkesinambungan dan pola diet sehat kepada populasi yang sedang berkembang,” ungkap Founder sekaligus Presiden EAT Dr. Gunhild A. Stordalen,
Selain itu, lanjut dia, Prof. Moeloek merupakan salah satu kontributor utama dalam pembentukan agenda EAT Foundation melalui peranan beliau sebagai anggota Dewan Pengawas EAT sejak EAT didirikan pada tahun 2014.
Dengan menawarkan sebuah agenda yang inklusif dan kolaboratif, EAT berupaya untuk menghilangkan batas pemisah antara ilmuwan, politisi, komunitas masyarakat, dan sektor swasta untuk mendorong pengetahuan dan solusi yang dibutukan dalam transformasi sistem pangan global menuju tercapainya SDGs.
“Kami sangat bangga bisa bergabung bersama Kementerian Kesehatan RI dalam menciptakan agenda kolaborasi pada tingkat regional tersebut,” kata Dr. Stordalen.
Kolaborasi Regional jadi Kunci Utama
Kementerian Kesehatan RI dan EAT akan berkolaborasi dengan kementerian negara sahabat dan mengundang seluruh organisasi pemerintah di tingkat regional, organisasi masyarakat, sektor swasta, institusi akademik, dan komunitas ilmiah untuk mendukung keberhasilan Forum Pangan Asia Pasifik tersebut.
“Pemerintah Malaysia mendukung usaha EAT Foundation dan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan Forum Pangan Asia Pasifik ini,” kata Menteri Kesehatan Malaysia Datuk Seri S. Subramaniam.
Ia berharap seluruh pimpinan global dan regional serta pemangku jabatan di Asia Pasifik dapat bekerja sama dalam mengedepankan tantangan terkait keberlangsungan pangan dan nutrisi serta sistem pangan di regional ini.
Dalam program yang akan dilaksanakan selama dua hari, 500 pemimpin tingkat tinggi dari berbagai bidang seperti politisi, akademisi, sektor swasta, dan komunitas masyarakat akan bertemu di Jakarta untuk saling bertukar ide, riset, kegiatan praktis, pembelajaran, serta mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Forum Pangan Asia Pasifik ini diselenggarakan dengan mengikuti pilot project EAT Stockholm Food Forum, yang telah berlangsung selama 4 tahun dan menjadi pertemuan global utama bagi para pemangku jabatan yang mencari solusi dalam transformasi sistem panjang di dunia.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP. 196110201988031013
