Jakarta, 1 Mei 2019
Upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi dapat dilakukan dengan berbagai hal, seperti sosialisasi yang sering dilakukan, kampanye, termasuk advokasi imunisasi. Advokasi imunisasi berujung pada perubahan perilaku masyarakat ke arah dukungan terhadap penyelenggaraan imunisasi.
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan Anggota, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Hartono Gunardi, Sp.A(K) mengatakan advokasi imunisasi sebuah rekomendasi atau promosi untuk memberikan pengetahuan yang terbaik, mengubah sikap moral dan praktek kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan imunisasi.
“Apakah imunisasi perlu, apakah berguna, apakah aman, nah itu yang diadvokasikan ke masyarakat,” katanya pada Temu Ilmiah Pekan Imunisasi Dunia, Selasa (30/4) di gedung Kemenkes RI.
dr. Hartono menambahkan yang menjadi sasaran advokasi adalah pembuat kebijakan, organisasi-organisasi kedokteran, media, dan masyarakat. Sasaran-sasaran itu harus diberikan pemahaman tentang imunisasi agar peningkatan cakupan imunisasi bisa dicapai.
Way Kanan, Lampung menjadi salah satu daerah yang cakupan imunisasinya meningkat karena advokasi imunisasi. Sebelumnya, tiga bulan pertama (Januari-Maret 2018) cakupan imunisasi hanya mencapai 64,8% sementara targetnya 95%.
“Proses advokasi dimulai dari telaah masalah, kemudian masalahnya ternyata banyak laporan yang tidak masuk, koordinasi kurang, tanaga kesehatan banyak dirotasi dan mutasi, capaian target di daerah tidak sama, dan masalah budget,” ucap dr. Hartono.
Solusi yang diambil adalah membuat kebijakan lain yaitu membuka klinik imunisasi di rumah sakit tipe D. Artinya semua imuniasi program bisa dilakukan di rumah sakit tersebut yang dimulai pada 19 April 2018.
Kebijakan tersebut selanjutnya disosialisasikan pada acara Lampung Fair. Selain itu juga melakukan seminar ilmah yang dihadiri oleh kepala dinas kesehatan, pihak rumah sakit dan dokter.
“Hasilnya dari cakupan 64, 8%, bulan Juli meningkat jadi 70%, Septembar 84,1%, Desember 100%,” kata dr. Hartono.
Advokasi imunisasi dapat dilakukan di masing-masing daerah dengan menyesuaikan aspek sosial dan geografis. Diharapkan dengan advokasi imunisasi, cakupan imunisasi baik rutin lengkap atau program outbreak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.(D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
