Batam, 15 Agustus 2019
Kemenkes telah berhasil membangun kerja sama bilateral kesehatan dengan 18 negara. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH mengapresiasi upaya Kemenkes sampai saat ini telah membangun kerja sama kesehatan dengan 18 negara-negara sahabat.
“Suatu pencapaian yang luar biasa bila dibandingkan dengan situasi pada tahun 2015 yang hanya memiliki 3 MoU yang aktif,” katanya pada pembukaan Workshop Pemanfaatan Kerja Sama Luar Negeri di Batam, (15/9).
Ke-18 negara dimaksud adalah Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Belanda, Brunei Darussalam, Denmark, India, Iran, Korea Selatan, Kolombia, Kuba, Papua Nugini, Qatar, Singapura, Tiongkok, Timor-Leste, Turki, dan Vietnam.
Selain itu, juga terdapat 18 MoU lainnya yang masih dalam proses pembahasan, yaitu dengan negara Filipina, Inggris, Kamboja, Kuwait, Laos, Maladewa, Malaysia, Meksiko, Mesir, Myanmar, Oman, Persatuan Emirat Arab, Rusia, Thailand, Tunisia, Yordania, Australia (supersede) dan Viet Nam (supersede).
Workshop yang diagendakan dalam 2 Panel Diskusi menghadirkan 2 Narasumber dari Kemenkes yaitu Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri serta 3 Narasumber dari Kementerian Luar Negeri yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktur Timur Tengah, serta Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Dr. Ratu Silvy Gayatri mengatakan beberapa potensi kerja sama bilateral kesehatan dengan negara-negara mitra di kawasan Amerika dan Eropa, di antaranya yang potensial adalah dengan negara Kanada, Prancis, Belgia, Suriname, Spanyol dan Yunani.
Selain itu, Direktur Timur Tengah, Achmad Rizal Purnama, mewakili Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu mengatakan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, potret kerja sama kesehatan dengan Asia Pasifik dan Afrika, antara lain dapat dimanfaatkan untuk pasar kerja bagi tenaga medis profesional Indonesia (Jepang, Korea, Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Kuwait), Pasar industri farmasi & alkes Indonesia (Singapura, negara Afrika dan Timur Tengah), Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur kesehatan (kerja sama SDM kesehatan RI-Australia, RI-China).
Sementara Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemenlu, Lefianna Hartati Ferdinandus, menjelaskan bahwa kementerian perlu memperhatikan detail prosedur kerja sama bilateral dengan negara-negara sahabat, penyusunan perjanjian internasional serta perjanjian dengan karakter internasional.
“Diperlukan juga prinsip kehati-hatian untuk menjalin kerja sama dengan asing. Untuk itulah, Kemenlu hadir untuk mengawal proses perjanjian tersebut,” ucap Lefianna.
Monitoring dan Evaluasi MoU merupakan salah satu cara untuk memetakan potensi kerja sama di bidang kesehatan. Diakui koordinasi lintas sektor saat ini masih lemah, namun demikian dengan adanya pemetaan diharapkan masing-masing stakeholder dapat menemukan mitra kerja sama yang tepat untuk mengimplementasikan kerja sama secara konkret.
Lebih lanjut disebutkan bahwa Kemenkes dipilih menjadi Pilot Project Kemenlu untuk Monev MOU Bilateral Bidang Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Acep Somantri, SIP, MBA, menyambut baik dan menyatakan bahwa dirinya berbangga dengan ditunjuknya Kemenkes menjadi Pilot Project Kemenlu untuk Monev MoU Bilateral Bidang Kesehatan.
“Sekaligus merasa tertantang untuk menjadi Kementerian yang terbaik dalam implementasi capaian MoU,” kata Acep.
Workshop Pemanfaatan Kerja Sama Luar Negeri bertajuk Implementasi MoU Bilateral Bidang Kesehatan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menunjukkan semangat Kementerian Kesehatan untuk terus meningkatkan kolaborasi kemitraan dengan negara-negara sahabat untuk menyukseskan pembangunan Indonesia sehat.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].(D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
