Jakarta, 11 Februari 2021
Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 serta menyelesaikan vaksinasi bagi 181 juta masyarakat Indonesia, Kementerian Kesehatan menggandeng TNI dan Polri untuk membantu tugas tenaga kesehatan dengan menyiapkan tenaga tracer dan vaksinator COVID-19 hingga level daerah.
Adapun penyiapan tenaga tracing dan vaksinator ini merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengendalian pandemi COVID-19 di Tanah Air melalui penguatan 3T dan 3M.
Dalam Apel Kesiapan Bhabinkamtibmas dan Tenaga Kesehatan Sebagai Tracer dan Vaksinator COVID-19 di Polda Metro Jaya serentak di seluruh Indonesia pada Kamis (11/3).
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengaku siap membantu dan mendukung seluruh program penanganan pandemi COVID-19 terutama upaya tracing dan vaksinasi di seluruh Indonesia.
Wujud keseriusan Polri dalam membantu tangani COVID-19, yakni dengan menyiagakan sebanyak 13.500 vaksinator, yang mana 900 orang telah dilatih oleh Bapelkes, sementara 12.600 lainnya akan segera menyusul untuk diberikan pelatihan. Selain itu, Polri juga telah menyiapkan 40.335 personil Bhabinkamtibmas yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia untuk melakukan tracer.
“Disiagakan dalam rangka membantu pelaksanaan vaksinasi terutama dalam hal vaksinasi bagi tenaga polri dan masyarakat umum,” kata Kapolri.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa untuk menyelesaikan penanganan pandemi COVID-19 terutama pelacakan kasus dan vaksinasi bagi 181 juta penduduk Indonesia, Kementerian Kesehatan tidak bisa sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk TNI dan Polri.
“Kami menyadari membutuhkan sistem pertahanan dan persenjataan dengan model yang berbeda dengan kombinasi TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan,” katanya.
Menkes menjabarkan bahwa saat ini pemerintah tengah memperkuat upaya 3M dan 3T sebagai kunci utama memutus mata rantai penularan COVID-19. Pihaknya menyadari untuk melakukan dua program tersebut, dibutuhkan SDM yang terampil dengan jumlah yang besar.
Untuk tracing kasus, diperkirakan per 100.000 penduduk dibutuhkan sekitar 30 tracer yang tersebar di seluruh desa. Sementara untuk menyelesaikan pelacakan kasus bagi 269 juta jiwa diperkirakan butuh sekitar 80.000 tracer di seluruh desa.
“Kita tidak punya aparat seperti itu, yang punya hanya Polri dan TNI, oleh karena itu kita harus bekerjasama dengan Polri dan TNI untuk melakukan fungsi surveilans untuk mengidentifikasi “musuhnya” dimana, dengan melibatkan minimal 80 ribu tracer,” tuturnya.
Selain penguatan tracing, upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pengendalian pandemi COVID-19 adalah vaksinasi bagi 181 juta penduduk Indonesia.
Dengan penyuntikan sebanyak dua dosis vaksin, maka dibutuhkan kurang lebih 363 juta dosis vaksin. Apabila ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun, maka dalam satu hari sebanyak 1 juta orang divaksin.
“Tidak mungkin kami kuat sendiri, oleh karenanya kami menggaet TNI dan Polri. Mudah-mudahan bisa membantu untuk strategi surveilansnya sebagai tracer dan yang kedua melalui strategi vaksinasi sebagai vaksinator,” ucapnya.
Kepada seluruh Bhabinkamtibmas, petugas tracer dan vaksinator, Kapolri berpesan untuk terus memupuk kerja sama dengan Babinsa dan Dinas Kesehatan di wilayahnya masing-masing. Diharapkan keterkaitan antara ketiganya dapat mempercepat penurunan laju penularan COVID-19.
Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (MF)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
