Jakarta, 29 April 2025
Kementerian Kesehatan RI segera mengirimkan bantuan alat kesehatan untuk merespons situasi darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, yang telah ditetapkan dalam status darurat menyusul munculnya 144 titik api dan terbakarnya sekitar 81 hektare lahan.
Sebagai langkah awal, Kemenkes mendistribusikan 30 unit oxygen concentrator dan 6.000 masker bedah kepada Dinas Kesehatan Provinsi Riau guna melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan.
Informasi ini disampaikan dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Karhutla yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, pada Selasa (29/4). Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono hadir mewakili Kemenkes dalam apel tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah sepakat menjadikan mitigasi sebagai strategi utama dalam menghadapi Karhutla.
“Fokus utamanya adalah deteksi dini dan respons cepat terhadap titik api sebelum meluas,” ujar Aji di kantor Kemenkes Jakarta, Selasa (29/4).
Langkah mitigasi ini juga akan didukung oleh modifikasi cuaca melalui penyemaian awan yang direncanakan mulai 1 Mei 2025 di wilayah Riau. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman secara alami dan mengurangi dampak kabut asap.
Pemerintah juga telah mengerahkan armada pendukung seperti helikopter _water bombing_, helikopter patroli, serta memperkuat sistem pemantauan. Embung, kanal, dan parit disiapkan dan diisi untuk memastikan ketersediaan air selama operasi pemadaman.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa penanganan Karhutla menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor.
“Kita ingin tunjukkan bahwa kita bisa menangani karhutla dengan gotong royong dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, POLRI, masyarakat hingga sektor swasta,” ucap Menko.
Karhutla bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan masyarakat dan stabilitas nasional. Kabut asap yang ditimbulkan dapat memicu penyakit pernapasan dan mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga membentuk Desk Nasional Penanganan Karhutla di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang melibatkan BNPB, KLHK, TNI, POLRI, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Desk ini bertujuan untuk menyatukan komando dan kekuatan lintas sektor dalam menekan angka Karhutla, khususnya di wilayah rawan.
BMKG telah memberikan peringatan dini bahwa musim kemarau 2025 diperkirakan berlangsung sejak April hingga September, dengan peningkatan risiko kebakaran di wilayah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah kini mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi untuk deteksi dan pelaporan kondisi secara cepat dan akurat di lapangan. Penggunaan aplikasi dan sistem pemantauan digital menjadi prioritas.
Hingga saat ini, sebanyak 23 jenis bantuan dari pemerintah pusat telah diserahkan secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi Riau dan akan terus ditambah sesuai kebutuhan yang berkembang di lapangan.
Dengan koordinasi yang semakin solid dan pendekatan yang berbasis data dan teknologi, pemerintah optimis Karhutla di Riau dapat segera dikendalikan, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan memperkuat reputasi Indonesia dalam pengelolaan krisis lingkungan dan kesehatan.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (D2/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
