Kendal, 28 April 2025
Upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan kembali mendapat angin segar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), secara resmi meluncurkan program akad massal dan penyerahan kunci rumah bersubsidi di Kendal, Jawa Tengah, pada Senin, 28 April 2025.
Program ini dirancang untuk memudahkan akses kepemilikan hunian layak bagi 30.000 tenaga kesehatan, yang meliputi 15.000 perawat, 10.000 bidan, dan 5.000 tenaga kesehatan masyarakat. Sasaran utama adalah tenaga kesehatan dari kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam sambutannya menegaskan pentingnya seleksi ketat terhadap pengembang perumahan yang dilibatkan dalam program ini. Ia menekankan bahwa kualitas rumah dan tanggung jawab pengembang harus menjadi prioritas.
“Saya minta nanti bersama bank, terutama BTN, menyalurkan kewenangan apa yang dibutuhkan supaya jangan hanya diberikan kepada pengembang, tapi pilihlah pengembang yang bagus. Jangan hanya menyalurkan sekadar keuangan. Jangan lagi rakyat dibiarkan berhadapan sendiri,” tegas Maruarar.
Ia juga menyampaikan bahwa program rumah subsidi ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menginstruksikan penyediaan rumah layak dengan subsidi bunga yang sangat rendah.
“Arahannya jelas dari Presiden Prabowo, mempersiapkan rumah subsidi dengan subsidi bunga yang sangat murah, agar masyarakat dan tenaga kesehatan bisa memiliki rumah yang layak,” ujarnya.
Tak hanya berbicara, Menteri Maruarar langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi perumahan. Ia memastikan bahwa rumah yang dibangun berada di lokasi yang bebas banjir dan memiliki lingkungan yang nyaman bagi warganya.
“Saya biasanya suka out of the box. Saya cek langsung perumahannya. Tidak banjir, warganya bahagia. Ini bukti bahwa pengembangnya bertanggung jawab,” katanya.
Untuk menjamin ketepatan sasaran program, ia meminta BPS untuk memperbarui data penerima manfaat setiap tiga bulan. Ia menekankan pentingnya validasi agar bantuan tidak salah sasaran.
“BPS harus mengupdate by name by address setiap tiga bulan. Tidak boleh lagi ada orang kaya dapat rumah subsidi. Tidak boleh lagi ada penerima Bansos yang ternyata orangnya sudah meninggal,” tegasnya.
Menteri Maruarar juga berharap agar ke depan kuota program ini dapat diperluas, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
“Banyak sekali perawat dan bidan yang belum memiliki rumah. Jika kita bisa tambah kuota lagi, saya akan prioritaskan untuk mereka. Semoga semakin banyak pengusaha yang memberikan CSR-nya untuk bidang perumahan,” ujarnya.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam kesempatan yang sama, mengapresiasi kolaborasi lintas sektor ini sebagai bentuk nyata dukungan kepada para tenaga kesehatan.
Menkes juga menekankan bahwa pembangunan hunian tidak cukup hanya menyediakan rumah, melainkan juga harus membangun kawasan yang nyaman dan terintegrasi, lengkap dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan hiburan.
Pada kesempatan ini, sebanyak 17 tenaga kesehatan dari wilayah Semarang telah terverifikasi sebagai penerima rumah, dengan enam di antaranya secara simbolis menerima kunci rumah langsung dari pejabat yang hadir. Para penerima berasal dari berbagai profesi, seperti perawat, bidan, perekam medis, fisioterapis, hingga tenaga penunjang.
Selain akad massal, para peserta dan tamu undangan diajak meninjau lokasi perumahan untuk melihat langsung spesifikasi pembangunan serta fasilitas kawasan yang akan disiapkan.
Sebagai upaya mempercepat proses verifikasi penerima manfaat, Kementerian Kesehatan memanfaatkan platform SATUSEHAT SDM Kesehatan untuk pemberitahuan dan pengajuan klaim bantuan rumah, dengan penyebaran informasi melalui broadcast WhatsApp dan email kepada tenaga kesehatan yang memenuhi syarat.
Ke depan, program ini diharapkan dapat diperluas hingga mencakup tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Program ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kesejahteraan tenaga kesehatan Indonesia sekaligus meningkatkan pemerataan layanan kesehatan nasional.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (DJ/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
