Buton Tengah, 2 Mei 2025
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Jumat (2/5). Pembangunan ini menjadi bagian dari program Quick Wins Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas layanan dari Rumah Sakit D Pratama menjadi RS Kelas C.
Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.
Dalam sambutannya, Menkes Budi menekankan pentingnya ketersediaan dokter spesialis sebagai prasyarat utama pemanfaatan alat kesehatan canggih yang akan ditempatkan di RSUD Buton Tengah. Ia mengingatkan bahwa teknologi kesehatan tidak akan optimal tanpa kehadiran tenaga ahli yang memadai.
“Saya titip ke Pak Bupati dan Pak Gubernur, alat itu hanya bisa dipakai kalau ada dokter spesialisnya, sembilan atau sepuluh orang. Di seluruh Indonesia kita memang sangat kekurangan dokter spesialis,” ujar Menkes.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk program beasiswa dan sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Menkes berharap generasi muda daerah dapat memanfaatkan program ini dan kembali mengabdi di kampung halaman.
“Pemerintah sudah memberikan beasiswa, kita juga membuka sistem dokter spesialis yang baru berbasis rumah sakit. Kita mohon putra-putri terbaiknya diizinkan datang ke sini dan nantinya akan dibayar sesuai dengan layaknya dokter spesialis,” tambahnya.
Saat ini, RSUD Buton Tengah telah memiliki tujuh dokter spesialis, antara lain spesialis anak, penyakit dalam, dan radiologi. Namun Menkes menegaskan bahwa keberadaan spesialis lain seperti bedah, obgyn, anestesi, patologi klinik, dan saraf juga sangat dibutuhkan.
Ia bahkan menyampaikan harapannya agar rumah sakit ini suatu hari bisa memiliki fasilitas cathlab sebuah alat berteknologi tinggi yang sangat penting untuk penanganan pasien jantung. Menkes menegaskan bahwa keberadaan dokter spesialis harus bersifat permanen dan tidak sekadar berbasis kontrak, melainkan diangkat sebagai PNS atau PPPK.
Pembangunan RSUD Buton Tengah didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, dengan total anggaran mencapai Rp170 miliar. Menkes berharap proyek ini bisa rampung dan diresmikan pada awal tahun depan.
“Saya minta tolong kepada Pak Bupati dan Gubernur, jatah pegawai negerinya dikasih lebih banyak, terutama untuk putra daerah, supaya dokter spesialisnya tidak mudah pindah-pindah. Surat izin praktiknya sudah dipegang sama saya, jadi dokter spesialisnya harus tetap di Buton Tengah,” ujar Menkes.
Inisiatif ini sejalan dengan visi besar Kementerian Kesehatan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan tangguh hingga ke pelosok negeri. Pembangunan RSUD ini juga menjadi bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional secara menyeluruh.
Selain meresmikan _groundbreaking_ RSUD, kunjungan kerja Menkes di Buton Tengah juga mencakup peninjauan layanan di Puskesmas Lakudo serta pemberian akses internet berbasis teknologi Starlink. Inisiatif ini ditujukan untuk mendukung digitalisasi layanan kesehatan di wilayah terpencil.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (DJ/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
