22 Maret 2011 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menggelar Rapat Koordinasi dihadiri Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), dan Wakil dari Kementerian Luar Negeri membahas pergerakan orang dan bahan pangan pasca tsunami di Jepang tanggal 11 Maret 2011.
Menko Kesra H.R Agung Laksono dalam keterangannya kepada wartawan menjelaskan sebagai bentuk solidaritas dan kesetiakawanan, Indonesia ikut serta membantu Jepang yang diguncang gempa dan tsunami serta bocornya reaktor nuklir pembangkit tenaga listrik di Fukushima beberapa hari lalu. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan berupa selimut, matras, sleeping bag, disposable toilet, tenda, sarung tangan, sepatu karet dan lain-lain serta relawan.
Sampai saat ini sudah 15 orang relawan Indonesia dikirim ke Jepang, namun Pemerintah Jepang membatasi relawan asing karena situasinya sangat berat sehingga Pemerintah Jepang tidak bisa memberikan pelayanan kepada para relawan.
“Relawan Indonesia dapat melakukan kegiatan tanpa dukungan Pemerintah Jepang. Mereka hidup sendiri, cari makanan sendiri, transportasi sendiri sehingga tidak menjadi beban Pemerintah Jepang”, ujar Menko Kesra yang dalam jumpa pers didampingi Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH Dr.PH, Kepala Badan POM Dra Kustantinah, Apt., Kepala BATAN Hudi Hastowo, Kepala BNPB Syamsur Ma’arif, Kepala BAPETEN As Natio Lasman.
HR Agung Laksono menambahkan, 15 orang relawan Indonesia yang berangkat ke Jepang 17 Maret lalu merupakan bagian dari 65 anggota tim yang telah disiapkan Pemerintah Indonesia. Seluruh tim merupakan gabungan dari Kementerian Kesehatan, BNPB, BASARNAS, TNI dan PMI.
Mengenai isu bocornya reactor nuklir di PLTN Fukushima, Menko Kesra menyatakan bahwa semua WNI yang berada di Jepang secara umum keadaannya aman karena jauh dari daerah bahaya. WNI yang sudah dapat dievakuasi sebanyak 300 orang sudah datang di tanah air dalam keadaan selamat, ujar Menko Kesra.
Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih menambahkan, ada dua hal yang dilakukan pemerintah yaitu keselamtan orang dan pangan. Pangan dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu pangan olahan ditangani oleh BPOM dan pangan segar ditangani Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.
Mengenai keselamatan WNI semuanya aman karena mereka sudah dievakuasi dari radius batas aman yang ditetapkan KBRI di Jepang yaitu 50 km dari lokasi reaktor nuklir Fukhusima. Tentang perawat-perawat Indonesia yang bekerja di Jepang, Menkes menyatakan bahwa mereka juga aman karena bekerja di selatan Jepang yang lokasinya sangat jauh dari lokasi reaktor nuklir.
Kemudian WNI yang dipulangkan ke tanah air termasuk para penumpang dari Jepang, setibanya di Bandara Soekarno Hatta dilakukan deteksi radiasi oleh BAPETEN dibantu petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Cengkareng, Jakarta, hasilnya negative yang berarti aman. Pemeriksaan serupa akan dilakukan di Bandara Ngurah Rai, Denpasar tanggal 22-26 Maret 2011, ujar Menkes.
Menkes menambahkan, selanjutnya bagi WNI dari Jepang diterapkan format deklarasi. Artinya, mereka akan ditanya apakah sesudah tanggal 11 Maret 2011 berada di tempat-tempat yang dianggap berbahaya untuk nuklir atau tidak. Jika iya, akan didata oleh KKP dan dipantau selama 1-2 bulan. Mereka diminta untuk melapor dari waktu ke waktu ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat, serta dianjurkan untuk berperilaku hidup bersih sehat terutama mengkonsumsi gizi yang baik selama pemantauan tersebut.
“Pemantauan meliputi gejala-gejala seperti kelainan di kulit, kelainan saluran cerna, maupun kelainan di syaraf”, ujar dr. Endang Rahayu Sedyaningsih.
Mengenai pangan olahan, Kepala BPOM, Dra. Kustantinah menyatakan dari data importasi, setelah 11 Maret 2011 belum ada satupun pangan olahan yang datang di pelabuhan seluruh Indonesia. Berarti pangan yang beredar saat ini adalah pangan yang diimpor sebelum tanggal 11 Maret 2011 sehingga dinyatakan aman. Semua pangan olahan impor dari Jepang yang dikapalkan setelah setelah 11 Maret 2011, wajib disertai sertifikat bebas radioaktif dari otoritas yang berwenang di Jepang sesuai ketentuan yang berlaku.
Pangan olahan impor dari Jepang yang terdaftar di BPOM tercatat sebanyak 1.300 – an item, terdiri dari produk bakeri, mie instan dan mie basah, saus, kembang gula dan permen, bumbu, makanan ringan, kecap, minuman ringan dan lain-lain, ujar Dra. Kustantinah.
Kepala Bapeten juga menambahkan bahwa dari segi kualitas udara, serta lingkungan yang telah dipantau, yaitu di daerah Manado sebelah utara dekat Filipina, semuanya dalam keadaan baik dan aman.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, PTRC: 021-500567, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id.
