Jakarta, 30 Oktober 2017
Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menekankan pentingnya perubahan pola makan di Indonesia sebagai salah satu upaya mencapai ketahanan pangan.
Wapres Kalla mengatakan bahwa sering kali orang membuang-buang makanan karena porsi yang disediakan terlalu besar.
“Di beberapa tempat di dunia ini, orang menyediakan makan berlebihan. Kadang-kadang yang dimakan hanya 70 persen. Bahkan di Timur Tengah hanya 50 persen,” ujar Kalla pada pembukaan acara Asia Pacific Food Forum (APFF) pertama di Jakarta, Senin (10/30).
Hal ini juga terjadi di Indonesia.
“Lihat hotel-hotel dan restoran, berapa ton makanan yang dibuang setiap hari?” ungkap Wapres Kalla.
Oleh karena itu, perlu ada perubahan pola makan sehingga tidak ada makanan yang terbuang percuma di saat masih banyak penduduk Indonesia yang kelaparan dan kurang gizi, menurutnya.
Wapres Kalla mengatakan bahwa Indonesia bisa mengikuti contoh negara-negara lain yang telah berupaya mengubah pola makanan warganya.
“Ada negara di Afrika mengubah cara dengan mengecilkan piring. Itulah contoh yang bisa kita ikuti,” ungkapnya.
Bahkan, nantinya bisa saja hal tersebut dijadikan sebuah peraturan yang mengikat, imbuh Wapres Kalla.
“Mungkin nanti pemerintah memutuskan bikin Keppres (keputusan presiden) berapa besar piring yang boleh dipakai untuk makan, sehingga orang tidak mubazir,” ujarnya. “Agama mengajarkan agar tidak mubazir. Kalau kebaikan boleh, tapi makanan jangan,”tambahnya.
Pola makan yang mubazir dapat menghambat upaya Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan.
Menurut Kalla, Indonesia mengalami dilema dalam mengupayakan ketahanan pangan karena tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia, yang mencapai kurang lebih 1,5 persen tiap tahunnya.
Di saat yang sama, lahan untuk pertanian juga semakin berkurang karena dikonversi ke lahan industri dan perumahan.
Oleh karena itu, Indonesia masih harus mengimpor banyak kebutuhan pangan, seperti jagung, terigu, gandum, dan terkadang beras.
“Berarti semua kebutuhan itu harus tetap jadi bagian dari kebutuhan nasional kita yang mendesak dan harus dipenuhi,” imbuh Kalla.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
