Palu, 15 Desember 2018
Bangunan RSU Anutapura terbelah menjadi dua, sebagiannya runtuh dan amblas ke tanah. Bangunan berlantai 5 itu tinggal tersisa 2 lantai yang terlihat porak poranda di atas tanah, sedang 3 lantai di bawahnya terkubur. Sementara sebagian bangunan lagi rusak parah sehingga bangunan itu dikosongkan, tak dapat dipergunakan lagi untuk pelayanan kesehatan.
Menurut Kepala Pusat Krisis Kesehatan, dr. Achmad Yurianto, Lokasi RSU Anutapura ini telah diketahui merupakan daerah zona merah yang rawan gempa dan likuifaksi. Sehingga ketika kemarin terjadi gempa berkuatan 7,4 SR tingkat kerusakannya luar biasa berat.
Sebelumnya, tahun 1968 pernah terjadi goncangan yang sama seperti tahun 2018, hanya saja karena penduduk belum sepadat sekarang, bangunan juga belum banyak dan jenis bangunan juga masih sederhana dan tidak ada gedung bertingkat, maka tidak terjadi kerusakan yang berat dan memakan korban jiwa.
Hal ini disampaikan Yuri kepada rombongan kunjungan kerja komisi IX DPR RI ke Palu Sulteng, 14-15 Desember 2018.
“Nah, sekarang, bukan hanya gedung yang rusak, tapi juga peralatan kesehatan semua rusak, termasuk 11 perawat meninggal, terkena reruntuhan gedung goncangan kedua ketika sedang menyelamatkan pasien pada goncangan pertama”, jelas dr. Yuri.
Menanggapi hal tersebut, Ketua rombongan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI, Dra. Ermalena, mengatakan perlu dipertimbangkan kembali jika akan membangun gedung rumah sakit umum Anutapura di lokasi yang sama dengan saat ini. Sebab kita membangun harus mempertimbangkan jangka panjangnya, yang kemungkinan akan terjadi goncangan yang sama seperti tahun ini.
Ermalena meminta agar melakukan kaji ulang tetang kelayakan lokasi RSU untuk pembangunan gedung baru dengan sektor terkait yang kompeten dan mempertimbangkan semua aspek tidak hanya akses masyakarat, tapi juga keberlangsungan pelayanan kesehatan, karena biaya investasinya sudah besar.
“Bila tidak memungkinkan untuk dibangun kembali di lokasi yang sama tidak usah dipaksakan, bisa mencari tempat lain yang lebih layak,” katanya.
Selain itu, saat kunjungan ke RSUD Undata, Dede juga menyampaikan agar proporsi jumlah tempat tidur untuk kelas 3 dan masyarakat yang tidak mampu harus ditambah.
“Pemerintah harus lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, bukan hanya kepada masyarakat yang mampu saja,” tegasnya.
Menurut Direktur RSU Anutapura, dr. Ruslan Ramlan Ramli, pelayanan kesehatan hanya menggunakan bangunan tersisa yang masih dianggap aman untuk memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat.
“Bagaimanapun kondisinya, kami tetap memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan ruangan, SDM dan sumber daya yang tersedia dan tersisa. Sebab pelayanan kesehatan tak dapat ditunda”, jelasnya.
Dalam kunjungan kerja komisi IX DPR RI kali ini, turut mendampingi dari Kementerian Kesehatan yaitu Kepala Pusat Krisis Kesehatan, dr. Achmad Yurianto, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, drg. Saraswati, MPH, Kasudit Pelayanan Gawat Darurat, Ditjen Pelayanan Kesehatan, dr. Budi Sylvana, MARS, Kasie Pelayanan Non Medik Ditjen Pelayanan Kesehatan, dra. Zuhairina, Apt, dan Kasubag Pengaduan Masyarakat Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Prawito, SKM, MM.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.(gi)
Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
