Labuan Bajo, 30 Maret 2017
“Kunjungan ke tingkat kabupaten serta fasilitas kesehatan hingga tingkat desa serta dialog langsung dengan unsur pemerintah kabupaten, termasuk pelaku kesehatan, di Labuan Bajo membuka pemahaman saya terhadap upaya pemenuhan hak atas kesehatan di daerah baik dari segi kemajuan dan terutama kompleksitas permasalahan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam upaya memenuhi Hak atas Kesehatan di daerah,” demikian disampaikan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB untuk hak atas kesehatan (SR on Health), dr. Dainius Puras dalam pertemuan dengan Wakil Bupati, Maria Geong dan jajaran Pemerintah Kabupaten di Labuan Bajo pada tanggal 29 Maret 2017.
Puras juga menyampaikan bahwa rekomendasi dan evaluasi terbaik pada hakekatnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat pemahaman Pemerintah Daerah dalam karakter, potensi, serta tantangan pemajuan dan pemenuhan hak kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut, Maria memaparkan capaian MDGs dan implementasi Sustainable Development Goals dalam rencana pembangunan menengah di wilayahnya melalui program-program terkait pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kapasitas sumber daya manusia yang sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia dalam membangun dari wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal. Selain itu, Maria mengharapkan adanya riset epidemiologi untuk mendapatkan data risk factor dari berbagai penyakit menular maupun tidak menular khususnya di wilayah labuan bajo.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, dr. Imaculata Djulelet selain memaparkan upaya pemajuan kesehatan khususnya akses kesehatan untuk masyarakat miskin, menyampaikan pula beberapa tantangan diantaranya dalam hal ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, perbaikan sistem, hingga kebutuhan anggaran.
Pokok-pokok perhatian yang diangkat Puras dalam dialog dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diantaranya adalah masih tingginya angka kematian ibu. Puras menekankan pula pentingnya penguatan kapasitas untuk pendataan terkait kekerasan terhadap perempuan dan kesehatan jiwa. Terkait jaminan kesehatan Indonesia dalam satu sistem yang dioperasionalkan melalui mekanisme BPJS, Puras menilai sistem tersebut banyak tantangan dalam implementasinya.
Dalam menyiapkan program kunjungan Pelapor Khusus di Labuan Bajo (28-30 Maret 2017), Dinas Kesehatan Manggarai Barat juga bermaksud menampilkan kemitraan Pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat madani dalam pemberian layanan kesehatan dan pemenuhan hak atas kesehatan. Untuk itu, Puras diagendakan meninjau Poskesdes dan Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan swasta, serta panti rehabilitasi penyandang disabilitas.
Dari kunjungan ke Puskesmas Labuan Bajo dan Poskesdes Pasir Panjang, Puras mencatat pokok-pokok permasalahan yang ada: diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana, seperti penunjang fasilitas kesehatan (misalnya perahu untuk mobilisasi pasien), pelayanan kesehatan untuk penderita HIV/ AIDS, serta kuantitas dan kualitas sumber daya pemberi layanan kesehatan.
Dari kunjungan ke RS Praratama Komodo dan RS Siloam hal-hal yang dicatat oleh Puras diantaranya adalah pentingnya peran sektor swasta dalam pemenuhan hak kesehatan, khususnya dalam sistem penyediaan secondary care terkait kesehatan. Puras juga menekankan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan sektor publik, agar publik tidak lagi menganggap bahwa pelayanan kesehatan sektor swasta lebih baik dan berkelas daripada pelayanan sektor publik.
Dalam berdialog dengan pengurus dan penyandang disabilitas panti St. Damian Binongko, Puras menegaskan bahwa berdasarkan perspektif HAM disabilitas bukan lagi dipandang sebagai kekurangan fisik dan mental, namun lebih sebagai ketiadaan dan keterbatasan akses termasuk akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai.
Secara umum Puras mengapresiasi kerangka kebijakan dan manajemen kesehatan Pemerintah Indonesia yang dinilai sudah on track. Namun, disampaikan pentingnya skema pendanaan kesehatan universal yang mudah diimplementasikan.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI Oscar Primadi menyambut baik apresiasi Pelapor Khusus Dewan HAM PBB. Menurut Oscar, Pemerintah Pusat dan Daerah terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. “Target SDGs tentu kami upayakan untuk dicapai,” kata Oscar.
Kunjungan ke Labuan Bajo kiranya dapat memberikan pemahaman kepada SR on Health bahwa komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pemenuhan hak atas kesehatan tidak terlepas dari kekhususan tantangan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Selain itu, kunjungan ini penting untuk dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan mencari solusi terhadap kesenjangan yang ada diantara berbagai kerangka normatif dan kelembagaan kesehatan di tingkat global dengan kerangka dan implementasi di tingkat nasional dan sub-nasional.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui hotline 1500567, SMS 081281562620 – faximili (021)5223002, 52921669 dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
