Jakarta, 3 November 2020
Kedutaan Besar Inggris bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan lokakarya selama dua hari (2-3 November 2020) secara daring tentang akselerasi penggunaan telemedicine berbasis komunitas.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung Kemenkes dalam menyusun berbagai peraturan terkait telemedicine serta mengembangkan sektor ini lebih lanjut dalam rangka menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih optimal ke seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu bertujuan untuk memberikan informasi bagaimana negara-negara lain mengembangkan dan memanfaatkan telemedicine di negara mereka dan pelajaran apa yang bisa diambil oleh Indonesia dalam mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis digital ini.
Sebelumnya, Inggris dan Indonesia sepakat untuk berbagi pengetahuan dan keahlian untuk mengembangkan sektor kesehatan, kerja sama ini diatur secara detil pada Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada 22 Juni 2020 oleh kedua belah pihak.
Kemudian pada 2-3 November 2020, Kedutaan Besar Inggris dan Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan lokakarya selama dua hari tentang telemedicine yang dihadiri beberapa pakar kesehatan internasional yang berbagi pengetahuan dan keahlian mereka tentang penerapan telemedicine di berbagai negara, termasuk di Inggris. Selain itu, perwakilan dari Kemenkes memaparkan roadmap pengembangan pelayanan kesehatan berbasis digital (digital health) di Indonesia.
Hari pertama (2/11) lokakarya bertajuk “Inggris – Indonesia Layanan Kesehatan Daring dan Telemedicine”, menghadirkan dua pakar kesehatan dari Inggris yang memaparkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam memimpin layanan kesehatan dan layanan sosial terbesar di dunia, yaitu NHSx (National Health Services x).
Hari kedua (3/11), lokakaryamenghadirkan beberapa pakar internasional untuk menjelaskan pengembangan dan penggunaan telemedicine berbasis komunitas di berbagai negara.
Direktur Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)-Kemenkes dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemenkes juga berkesempatan menjadi pembicara dan menyampaikan roadmap digital kesehatan dan program NCD dalam SehatPedia. Termasuk Direktur Rumah Sakit Adam Malik dan Direktur Medan Medical Centre berbagi pengalaman dalam penerapan SehatPedia (aplikasi telemedicine yang dikembangkan oleh Kemenkes) dan bagaimana mereka membantu program Pemerintah dalam mengembangkan pelayanan telemedicine bagi komunitas di sekitar mereka.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kominfo, BSSN, berbagai rumah sakit dan puskesmas, Asosiasi Telemedicine Indonesia (Atensi), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), dan juga akademisi dari beberapa universitas.
Telemedicine telah membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warganya, khususnya di wilayah-wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal yang sangat sulit dijangkau dan memiliki akses terbatas.
Bagi pasien, telemedicine mempermudah mereka untuk berkonsultasi ke dokter-dokter spesialis atau tenaga medik lainnya. Di sisi lain, bagi para dokter, perawat dan tenaga medik lainnya, telemedicine juga dapat membantu mereka dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan ke pasien dan masyarakat. Manfaat-manfaat ini semakin terasa nyata selama pandemi ini. Telemedicine mampu mengurangi intensitas interaksi tatap muka antara dokter dan pasien dan menggantinya dengan konsultansi daring, guna mencegah penyebaran COVID-19.
Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi-Kemenkes, dr. Achmad Yurianto mengatakan Telemedicine berbasis komunitas sangatlah penting bagi Indonesia yang merupakan negara keempat dengan populasi terbesar dunia. Indonesia memiliki berbagai potensi yang dibutuhkan untuk mengembangkan layanan dan teknologi kesehatan digital.
“Pengembangan layanan kesehatan digital diharapkan dapat meningkatkan akses kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Saya meyakini bahwa ini akan membawa banyak manfaat bagi lebih dari 269 juta masyarakat Indonesia yang tersebar di 17,504 pulau,” katanya.
Saat ini, Kemenkes sedang berusaha untuk mengembangkan platform telemedicine untuk membuka akses pelayanan kesehatan yang aman, nyaman dan berkualitas seluas-luasnya bagi seluruh warganya di semua penjuru nusantara. Program ini kami sebut SehatPedia.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, mengatakan kita semua sedang dan terus mengakeselerasi penggunaan pelayanan jasa kesehatan dan konsultasi jarak jauh guna meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko penyebaran COVID-19.
“Inggris bangga akan inovasinya dalam sektor kesehatan digital dan sangat senang bisa berbagi ilmu dan pengalaman dengan Indonesia. Peraturan telemedicine yang tertata dengan baik sangat penting bagi pengembangan telemedicine dan penguatan jasa kesehatan digital saat ini dan di masa yang akan datang. Kami berharap dapat terus berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sektor ini,” ucapnya.
Deputi Kepala Informasi Klinis (CCIO) NHSx Mr. Gareth Thomas yang merupakan salah satu narasumber dalam acara ini mengatakan kolaborasi antara pemerintah dengan para tenaga medis serta instansi terkait lainnya sangatlah penting dalam pengembangan kesehatan digital. Transformasi digital atas respon terhadap pandemi saat ini telah mendorong akselerasi pemanfaatan pengecekan klinis secara jarak jauh, transfer data klinis dan preskripsi digital.
“Kami telah mengimbau para karyawan kami untuk bekerja dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat, dan juga mempermudah alur birokrasi agar lebih efektif,” tuturnya.
Direktur Inovasi NHSx, Lisa Hollins, menambahkan salah satu inovasi penting yang sedang kami lakukan adalah pengawasan secara jarak jauh, dimana para tenaga medik dapat memonitor para pasien di rumah dengan menggunakan HP atau perangkat semacamnya. Di wilayah-wilayah yang tingkat penularan COVID-19 tergolong tinggi, NHSx menyediakan perawatan virtual untuk para pasien.
NHSx berharap, penanganan pasien yang mengidap penyakit kronis yang biasanya dilakukan dengan konsultasi tatap muka, ke depan dapat pula dilakukan secara daring sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih rutin dan sering. Selain itu, penerapan teknologi digital ini juga memungkinkan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan dan konsultasi kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
“Kami juga memastikan bahwa mereka akan tetap ditangani secara sigap dan tepat oleh para tenaga kesehatan,” ujarnya Hollins.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: (Mr. John Nickell – john.nickell@fcdo.gov.uk or +62 812 109 1372; or Faye Belnis – faye.belnis@fcdo.gov.uk or +62 0811 87777 62)
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
Indonesia and the UK hold Workshops on best practice to accelerate the use of Telemedicine in the time of COVID-19
•British Embassy Jakarta’s Digital Access Programme and Global Trade Programme collaborate with Indonesia’s Ministry of Health for two days of workshops on telemedicine and community-based telemedicine. The UK and Indonesia are sharing best practice to accelerate the use of community-based telemedicine.
•Expanding Telemedicine offers huge opportunities for Indonesia. Indonesia covers a vast territory and has many remote and hard to reach communities. For patients, telemedicine makes it easier to speak to Doctors and health professionals – and will save lives. For Doctors, Nurses and other health professionals – telemedicine can enable them to see more patients in less time and get advice from other professionals. Both benefit from higher safety – as the risk of COVID-19 transmission between Doctor and Patient is eliminated.
Under the Memorandum of Understanding (MoU) on Health Cooperation, signed on Monday, 22 June 2020, the UK and Indonesia are sharing knowledge and expertise to develop the health sector in both countries. On 2-3 November 2020, British Embassy Jakarta and the Ministry of Health held two workshops on telemedicine, highlighting best practice from the UK and other countries, and the roadmap for digital health in Indonesia.
The British Embassy Jakarta team is facilitating a series of virtual workshops on key topics to support the MOH in informing their planning to develop telemedicine regulations and practice in Indonesia, with the goal of increasing access to safe and high quality health services across the country.
On 2 November, British Embassy Jakarta brought two healthcare experts from NHSx to present UK-Indonesia Telemedicine and Digital Healthcare Workshops. NHSx is a team of UK healthcare experts with a range of skills and knowledge, who are together currently leading the largest digital health and social care transformation programme in the world.
On 3 November, British Embassy Jakarta brought experts to input on the topic of International Experiences Relevant to the Development of Community Telemedicine in Indonesia.
Other than Director for Data dan Information and Director of NCD Program, the MOH also invited speakers from various stakeholders such as Director of Adam Malik Hostpital, Director of Medan Medical Center to share the experience in implementing SehatPedia and help the Government to deliver the Telemedicine services for the community.
The workshops were attended by MoH, Ministry of ICT, BSSN, BPJS Indonesia Medical Council, a selection of Hospitals, Pukesmas, Asosiasi Telemedicine Indonesia (Atensi), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), and Universities.
Senior Adviser to the Minister for Health Technology and Globalization, Dr. Achmad Yurianto, said: “Community-based telemedicine is a vital as Indonesia is the country with the fourth largest population in the world. Indonesia has the potential need to develop digital health services or digital health technology. The development of digital health services is expected to improve the access of health services to all of the population. I believe that it would bring benefits to more than 269 million people living on 17,504 islands spread across Indonesia. Currently, the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is in the effort to develop a telemedicine platform to open wider access of safety, security, and quality health services for all Indonesian people in all regions, called SehatPedia”.
Her Majesty’s Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Owen Jenkins, said: “We are all rapidly expanding the use of remote consultation to improve safe access to high quality health services while restricting transmission of COVID19.
The UK is proud of its innovations in digital health and happy to share our experience and learning. Well-regulated telemedicine can be an important part of strengthening services to improve future health. We look forward to continuing to work together on this in collaboration with the whole sector.”
The Deputy National CCIO for NHSx, Gareth Thomas said, “’Collaboration across government and with clinicians and the sector is vital. Digital transformation in response to the pandemic has included remote clinical assessment of systems and advice, clinical data sharing and digital prescriptions. We have enabled staff to work at pace, to make safe decisions quickly, and the governance process has become more effective.
The Director of Innovation, NHSx Lisa Hollins said, “An important innovation we are adopting is remote monitoring, where healthcare practitioners can monitor patients at home, either using phone or other simple devices. In areas where the COVID-19 cases are relatively high, NHSx provides a virtual ward for patients. Monitoring is done at home and decisions on treatment can be taken remotely. NHSx expects that the way practitioners take care of patients with chronic conditions, which previously included regular hospital visits, will be changed substantially to a digital approach. The monitoring will be much more frequent and patient will not have to travel and they will be reassured by rapid reaction to their condition.”
Notes to Editors:
● The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is supporting MoH development of the regulatory framework for telemedicine and e-pharmacy through its Prosperity Fund Programmes for Digital Access and Global Trade
● For more information, please contact:
British Embassy’s Media and Communications Section:
(John Nickell – john.nickell@fcdo.gov.uk or +62 812 109 1372; or Faye Belnis – faye.belnis@fcdo.gov.uk)
Bureau of Communication and Public Services, MOH RI:
Hotline 1500-567, SMS 081281562620, Email: kontak@kemkes.go.id
