Indonesia mendukung program pengendalian penyakit tidak menular (PTM) di Dunia, dengan tetap memperhatikan siatuasi dan perkembangan program di masing-masing negara. Saat ini, Indonesia sudah memiliki rencana strategik pengendalian PTM selama lima tahun (2010-2014). Koordinasi antar berbagai Kementerian, civil society dan swasta sangat penting dalam penanggulangan PTM tersebut.
Indonesia mendukung program pengendalian penyakit tidak menular (PTM) di dunia, dengan tetap memperhatikan situasi dan perkembangan program di masing-masing negara. Saat ini, Indonesia sudah memiliki rencana strategik pengendalian PTM selama lima tahun (2010–2014). Koordinasi antar berbagai Kementerian, civil society dan swasta sangat penting dalam penanggulangan PTM tersebut.
Demikian pernyataan delegasi RI Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Kemenkes, Prof dr Tjandra Yoga Aditama dalam sidang Komite A mengenai technical and health matters, hari kedua penyelenggaraan World Health Assembly (WHA) di Jenewa, Selasa (22/5).
Menurut Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, program penanggulangan PTM di Indonesia memiliki tiga komponen dalam aplikasi di masyarakat, antara lain penguatan kapasitas sistem kesehatan, kerjasama intersektoral, dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, pada saat yang sama, Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD., didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Perwakilan Tetap RI di Jenewa, YM Dian Triansyah Djani, sedang mengikuti sidang pleno atau general health discussion di Plenary gedung “Palais des Nation” di Jenewa, Swiss.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Menkes RI menyampaikan beberapa hal, diantaranya universal health coverage, kesiapan menghadapi pandemi influenza, dan vaksin polio.
Melalui surat elektroniknya kepada Pusat Komunikasi Publik Prof. Tjandra Yoga Aditama menyampaikan kegiiatan selama mengikuti sidang WHA. Pagi hari sebelum WHA pada hari kedua, Delri bertemu dengan perwakilan dari 6 negara (Brazil, Perancis, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan dan Thailand) dalam rapat Foreign Policy and Global Health (FPGH). Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai universal health coverage, determinan sosial dari masalah kesehatan, penelitian dan pengembangan, dan reformasi WHO.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: (021) 52907416-9, faksimili: (021) 52921669, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): <kode lokal> 500-567 dan 081281562620 (sms), atau e-mail kontak@depkes.go.id
