Untuk menanggulangi masalah kesehatan dan mewujudkan akselerasi pembangunan kesehatan di daerah bermasalah kesehatan, Kementerian Kesehatan membangun kemitraan dengan TNI melalui kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dengan empat prioritas utama, yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; Peningkatan status gizi masyarakat; Pengendalian penyakit menular serta tidak menular; dan Penyehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Demikian disampaikan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Dr.PH saat membuka Rapat Koordinasi Teknis TMMD ke-87 di Jakarta (27/07). Hadir dalam acara ini KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo, para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kab/Kota penyelenggara TMMD ke-87 dan pejabat dari lingkungan Kemkes dan TNI AD.
“Kementerian Kesehatan memiliki 8 fokus prioritas pembangunan kesehatan yang salah satu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat dan penganggulangan bencana serta krisis kesehatan. Hal ini merupakan upaya fasilitasi agar masyarakat mau, tahu dan mampu untuk hidup sehat berdasarkan potensi yang dimiliki.”, ujar Menkes.
Menurut Menkes, kegiatan TMMD diharapkan dapat menjadi daya ungkit dan membantu pemerintah dalam memberdayakan wilayah, serta terjadi sinergi dalam meningkatkan akselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di desa sehingga dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di daerah terpencil dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).
”Karena itu, adanya koordinasi dan kerjasama bidang kesehatan dan TMMD dapat mewujudkan percepatan pembangunan kesehatan masyarakat dalam mencapai target MDG’s 2015”, tegas Menkes.
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai wujud Operasi Bakti TNI merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.
Kementerian Kesehatan sejak tahun 1980 telah terlibat dalam kegiatan TMMD, yang dulu dikenal dengan sebutan TNI ABRI Masuk Desa (AMD). Tahun 1999, AMD berubah menjadi TMMD menyusul dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang pemisahan secara kelembagaan POLRI dan ABRI.
Sampai dengan Rakornis TMMD ke-87 tahun 2011 ini, Kemkes telah berperan aktif dalam penyelengaraan TMMD dengan memberikan kontribusi. Dukungan yang diberikan berupa obat-obatan untuk mendukung setiap pelaksanaan TMMD. Sementara dukungan Dinas Kesehatan berupa pengobatan massal kepada masyarakat di lokasi sasaran TMMD secara cuma-cuma Selain itu pada setiap pelaksanaan TMMD telah dibangun beberapa sasaran fisik antara lain sarana pengobatan berupa Puskesmas, Polindes dan Posyandu. Kemkes bersama dengan Kementerian lain yang terkait tetap rutin dalam mendukung terselenggaranya program TMMD, diantaranya beras dari Kemsos, semen dari Kementerian Perindustrian, paket buku pelajaran tingkat SD sampai dengan SMU/sederajat dari Kemdiknas, dan bibit pohon dari Kemtan.
