Dalam konteks pembangunan yang bersifat kewilayahan, terdapat daerah-daerah yang diprioritaskan, seperti daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, termasuk daerah dengan otonomi khusus. Karena itu, Pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan, memberikan perhatian besar kepada Provinsi Papua dan Papua Barat.
Beberapa dasawarsa ini angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan balita, angka kurang gizi (AKG) dan gizi buruk di Provinsi Papua menurun. Namun, angka capaian tersebut masih jauh di atas angka rata-rata nasional. Itulah sebabnya, kita masih harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas lagi
Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH Dr.PH, saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Papua, Senin (20/02/12). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur, Dr. Drs. H. Syamsul Arief Rivai MS, beserta Muspida Provinsi Papua; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Josef Rinta R. M.Kes, MH; Wakil Ketua Unit Percepatan Pembanguanan Papua dan Papua Barat (UP4B), Fonataba; para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan Direktur rumah sakit di Provinsi Papua.
Acara pembukaan Rakerkesda tersebut dihadiri oleh para pejabat eselon I Kemenkes RI, antara lain Dirjen Bina Upaya Kesehatan, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS; Dirjen Bina Gizi dan KIA, Dr. dr. H.Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M.Kes; Kabadan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kesehatan, dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH; dan Staf Ahli Menkes Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi, dr. Bambang Sardjono, MPH.
“Ini adalah tantangan besar bagi Provinsi Papua. Tantangan bukan pada banyaknya penduduk, tetapi justru karena luasnya wilayah dan kondisi geografis yang membutuhkan akses terhadap kesehatan”, ujar Menkes.
Menurut Menkes, tidak tepat menghitung kecukupan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dengan ukuran rasio. Karena secara rasio, apabila membandingkan jumlah dokter dan perawat, sudah mencukupi. Namun, karena luasnya wilayah, masih ada penduduk di suatu tempat belum mendapat akses yang baik ke fasilitas kesehatan.
“Akses ke pelayanan kesehatan jangan hanya diartikan pada akses pelayanan kuratif atau rumah sakit. Di samping pelayanan kesehatan yang sifatnya kuratif dan rehabilitatif. tetapi juga akses pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Jadi, jangan selalu membayangkan kedekatan akses itu hanya dengan keberadaan rumah sakit’, jelas Menkes.
Pada kesempatan tersebut, Menkes menyerahkan penghargaan kepada enam orang kader lestari, yang telah mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan selama 10 bahkan lebih dari 30 tahun. Tiga orang kader berasal dari Kota Jayapura, yaitu Ny. Sonya Mandosir dari Posyandu Youtefani (10 tahun); Ny. Stela Yansenem dari Posyandu Anak bangsa (15 tahun); dan Ny. Constansa Bitbit, Posyandu Palapa (36 tahun). Tiga orang kader lainnya berasal dari wilayah Kabupaten Keerom, yaitu Nelce Nasadit dari Posyandu Sejahtera (11 tahun); Kusmiyati dari Posyandu Bahagia (19 tahun); dan Suminah dari Posyandu bahagia (26 tahun). Selanjutnya, terdapat dua orang kader berasal dari Kabupaten Merauke, yaitu Martha Okpid dari Posyandu Bougenvile Kelapa Lima(10 tahun) dan Siti Aminah Gebze dari Posyandu Mawar (15 tahun). Dua kader lainnya, yaitu Petronela Waninop dari Posyandu Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel (10 tahun), dan Yohanes Wefma dari Posyandu Garuda, Kabupaten Mappi.
Selain itu, pada kesempatan yang sama pula, Menkes RI juga menyerahkan bantuan puskesmas keliling (pusling). Pusling roda empat, diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Keroom, dan Kabupaten Boven Digoel. Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke juga mendapatkan bantuan tambahan, yaitu satu unit pusling air. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai mendapatkan bantuan paket makanan tambahan pengganti air susu ibu ( MP-ASI).
Dalam meningkatkan akses masyarakat Papua dan Papua Barat pada pelayanan kesehatan yang bermutu, telah disiapkan Rencana Aksi untuk periode 2012-2014, yang terdiri 16 kegiatan.
Lima kegiatan terkait dengan penguatan SDM dan peningkatan akses Program Jamkesmas, yaitu Penyediaan tim pelayanan kesehatan bergerak atau mobile; Penyediaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Papua di Kelas-3 Rumah Sakit dan Puskesmas melalui Program Jamkesmas dan Jamkesda; Pembukaan Program Studi Kebidanan dan Keperawatan untuk memenuhi kebutuhan bidan dan perawat; Peningkatan pelayanan medis spesialistik dengan menugaskan residen senior ke beberapa Kabupaten/Kota; dan Penambahan jumlah dokter, dokter gigi, bidan PTT di seluruh kabupaten/ kota serta penempatan sanitarian, ahli gizi, analis kesehatan, perawat dan bidan di beberapa kabupaten/kota.
Lima kegiatan berikutnya, terkait dengan peningkatan sarana pelayanan kesehatan, yaitu Peningkatan Rumah Sakit Pendidikan; Revitalisasi Rumah Sakit Rujukan; Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan pendirian Rumah Sakit Bergerak; Peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu; Peningkatan jumlah Puskesmas Perawatan, dan Penyediaan rumah bagi tenaga medis.
Selanjutnya, enam kegiatan lainnya terkait dengan percepatan pencapaian MDG dan intensifikasi pengendalian penyakit tidak menular, yaitu Peningkatan Status Gizi Masyarakat melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS); Peningkatan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular; Pengoperasian Pos Malaria Desa; Pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin di Puskesmas dan Rumah Sakit; Intensifikasi penyuluhan kesehatan lingkungan, dan Percepatan peningkatan cakupan dan mutu program imunisasi.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faksimili 52921669, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): 021-500567 dan 081281562620, atau alamat e-mail info@depkes.go.id dan kontak@depkes.go.id.
