Kerjasama pembangunan global harus dilandasi atas prinsip umum yang dibedakan oleh tanggung jawab dan kemampuannya, dan membutuhkan partisipasi dari seluruh penentu kebijakan. Setiap kerjasama, tentunya harus bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di negara-negara berkembang dan menjunjung tinggi tanggung jawab bersama secara proporsional dan saling menguntungkan. Selain itu, harus dikuatkan agar dapat mengatasi tantangan global.
Demikian pernyataan Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono, pada pembukaan forum regional tingkat menteri, the 30th Health Ministers Meeting (HMM) and the 65th Session of the WHO Regional Committee for South-East Asia di Yogyakarta, Selasa pagi (4/9). Turut mendampingi dalam pembukaan tersebut, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH; Director General of World Health Organization (WHO), Dr. Margareth Chan; Regonal Director of WHO SEARO, Dr. Samlee Plianbangchang; dan Gubernur Provinsi DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X.
“Beberapa tantangan global yang berdampak pada status kesehatan, diantaranya munculnya emerging dan re-emerging disease, perlambatan ekonomi di beberapa negara, juga pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, serta persaingan untuk scarce resources”, ujar Wapres.
Sementara itu, Menkes RI menyampaikan bahwa forum regional Health Ministers Meeting merupakan pertemuan tingkat menteri yang diselenggarakan sebagai kesempatan untuk bertukar pandangan dan berbagi pengalaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, khususnya kesehatan di wilayahnya.
Menkes menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut akan dibahas sejumlah isu kesehatan, seperti universal health coverage (UHC), international health regulation (IHR), serta ageing and health. Kemudian, meninjau pelaksanaan enam deklarasi sebelumnya, serta membahas tindak lanjut dari hasil pertemuan Health Ministers Meeting ke-29 di Jaipur-India.
“Para delegasi berasal dari sebelas negara anggota World Health Organization South-East Asia Regional Office (WHO SEARO), yaitu Bangladesh, Bhutan, The Democratic People Republic of Korea, India, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste dan Indonesia. Turut hadir juga perwakilan dari berbagai organisasi internasional” ujar Menkes.
Rangkaian acara diawali dengan diselenggarakannya Senior Advisor Meeting (3/9) di Yogyakarta. Selanjutnya, setelah penyelenggaraan Health Ministers Meeting, akan dilanjutkan dengan kegiatan the 65th Session of Regional Committee Meeting (RCM) sebagai governing body yang akan diselenggarakan pada 5-7 September 2012.
Kepada sejumlah media Menkes menyatakan, penyelenggaraan pertemuan regional ini merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri kesehatan negara-negara anggota WHO SEARO untuk kelima kalinya, setelah berpengalaman menjadi tuan rumah pada HMM ke-1, ke-8, HMM ke-14, dan HMM ke-20.
“Ini kali pertama diselenggarakan di Provinsi DI Yogyakarta, setelah empat kali sebelumnya penyelenggaraan dilaksanakan di Jakarta”, tandas Menkes.
Menkes mengharapkan pertemuan tingkat menteri kesehatan negara-negara anggota WHO SEARO dapat menjadi momentum untuk memperkuat upaya bersama dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi di wilayah masing-masing.
“Kita sedang menyusun sebuah kesepakatan, yang akan diusung sebagai Yogyakarta Declaration on Ageing and Health. Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan seluruh negara dapat berkomitmen dan mengembangkan serta memperkuat kebijakan nasional untuk Penuaan dan Kesehatan”, terang Menkes.
Seperti kita ketahui, tema Hari Kesehatan Dunia tahun 2012 berfokus pada “Ageing and Health” atau “Penuaan dan Kesehatan”, sangat relevan dengan situasi di dunia saat ini, termasuk di Indonesia, dimana jumlah penduduk lansia cukup besar dan diperkirakan akan terus meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu mengembangkan dan memperkuat kebijakan nasional dan regional yang relevan, memperkuat sistem pelayanan dan peningkatan fasilitas kesehatan, serta menyediakan sumber daya yang cukup.
Di samping itu, untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai universal health coverage (UHC) pada 2019. Namun, pencapaian utama UHC untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik, dapat terganggu oleh berbagai masalah kesehatan seperti pandemi yang disebabkan oleh penyakit menular. Karena itu, pelaksanaan International Health Regulation (IHR) tahun 2005, suatu kerangka kerja pengamanan kesehatan nasional, regional dan global, sangat membutuhkan komitmen kuat dari semua Negara, khususnya negara anggota WHO SEARO. Selain itu, resolusi WHA64.5 mengenai “Pandemic Influenza Preparedness: sharing of influenza viruses and access to vaccines and other benefits”, telah menjadi kerangka acuan yang adil dan transparan bagi seluruh negara anggota WHO dalam menangani kesiapsiagaan pandemi influenza.
Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia, namun saat ini kita menghadapi double burden, karena pada saat yang sama morbiditas dan mortalitas yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, menunjukkan tren yang juga meningkat.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jendral Kementrian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: (021)52907416-9, faksimili: (021)52921669, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): <kode lokal> 500-567 dean 081281562620 (sms), atau e-mail kontak@depkes.go.id
